Infomalukunews.com,Ambon-Laporan pengaduan dugaan penyalahgunaan miliaran Dana Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sudah di meja jaksa dan jadi sorotan publik, Ketua Komisi I DPRD SBB ingatkan Inspektorat SBB jangan sampai ada yang kongkalikong dengan perangkat Desa.
Komisi I DPRD SBB jumat kemarin baru saja gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemdes dan 11 Camat, bahas APBDes dan LPJ pengelolaan ADD/DD 2024 di 92 Desa yang ada di SBB.
Namun, Kata Ketua Komisi I DPRD SBB, Recyson Fredy Pentury, dari 92 Desa hanya 3 Desa yang baru menyerahkan LPJnya. Ia menyebut Komisi 1 sudah merekomendasikan Kejaksaan untuk memeriksa Desa lain yang belum memberikan LPJnya. terutama Desa Luhu dan Desa Lokki yang lagi disorot.
“Dari 92 Desa di SBB, baru 3 Desa yang memberikan LPJ, maka dari itu saya selaku Ketua Komisi I menyurati sekaligus merekomendasikan Kejati Maluku untuk melakukan pemeriksaan terhadap Desa-Desa yang bermasalah yang belum memberikan LPJ 2024, terutama Desa Luhu dan Desa Lokki yang lagi disoroti publik”, kata Pentury.
Ia ingatkan Inspektorat agar jangan main-main dengan pengawasan pengelolaan Dana Desa Luhu, hingga sampai ke tingkat kongkalikong dengan perangkat Desa.
“Dana Desa Luhu sangat besar, tapi diduga tidak di rasakan oleh masyarakat setempat dan lagi mencuat di publik, hingga jadi sorotan Media kalau penyelewengannya hingga miliaran rupiah. Saya ingatkan Inspektorat untuk melakukan investigasi lebih mendalam mulai dari RAPBDes, LPJ, SOP sampai ketingkat fisiknya, jangan sampai ada kongkalikong dengan perangkat Desa. kami Komisi 1 terus memantau”, ujarnya
Menurutnya, Bukan hanya Desa Luhu yang jadi sorotan publik, Desa Lokki juga yang jadi topik trending atas pengelolaan dananya, hingga kini tidak ada titik terang alias mandek. Ini jadi tolak ukur masyarakat terhadap kinerja Inspektorat.
“Bukan cuma Dana Desa Luhu yang lagi viral penyalahgunaannya, tapi Dana Desa Lokki juga jadi topik trending. Kedua kasus tersebut sudah ada di meja Kejaksaan. Ini jadi pertarungan kredibilitas dan profesional kinerjanya pihak Inspektorat, masyarakat dan kami Komisi I terus memantau dan mengawasi”, ucapnya.
Terkait ADD/DD Luhu, Lanjut Pentury, kredibilitas Inspektorat di pertaruhkan, sebab dananya begitu besar, namun masyarakat Luhu tidak merasakan dampak dari dana yang besar tersebut.
“Kredibilitas Inspektorat di pertaruhkan pada pengawasan ADD/DD Luhu, mengingat Dana Desa Luhu nilainya sangat besar namun dampak dari dana besar tersebut tidak dirasakan oleh Masyarakat Luhu. Bahkan Laporan pengaduan penyalahgunaannya sudah ada di meja Jaksa”, tutupnya. (Borqan-IM)
