AMBON-Kejati Maluku akhirnya mengusut kasus dugaan korupsi kapal transportasi laut milik Bumdes Desa Tomalehu Barat Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten SBB. Hal itu berdasarkan surat Kejati No.SP-2025/Q.1.5/Fd.2/12/2022 kepada Frangko Failmury SE, yang dalam kasus ini merupakan kontraktor Kapal Kapitan Jongker yang bermasalah itu.
Kapal bantuan Kementerian PDTT tahun anggaran 2021 berupa kapal dengan 3 mesin dalam total 600 PK kepada Bumdes Tomalehu Barat jadi mubazir. “Kapitan Jongker” kini rusak total tak berguna melayani kepentingan masyarakat di desa tersebut.
Dikonfirmasi Franko mengaku pernah diperiksa tim penyelidikan pidsus Kejati Maluku tahun lalu. Namun dia menolak kerusakan kapal akibat ulah pihaknya.
Kapal Bumdes Kapitan Jongker diserahkan pihaknya ke Pj Kades Tomalehu Barat dalam keadaan baik. Tapi karena kelalaian pihak Bumdes Desa Tomalehu Barat juga Pj Kades kapal rusak entah sebab apa.
Menurutnya, yang patut dimintakan pertanggungjawaban adalah Pj Kades Tomalehu Barat Yusnita Tiakoly (YT)
“Jadi om dong pi wawancara ibu Yusnita dolo,” ujar Franko kepada infomalukunews.com, Senin (14/08/2023) melalui pesan whatsapp.
Franko menjelaskan penyerahan kapal Bumdes diserahkan oleh Pemkab SBB dalam hal ini Bupati Yus Akerina pada 14 Maret 2022 lalu. Dan sebagai penerima langsung adalah Yusnita Tiakoly (YT) yang ketika itu Pj Kades Tomalehu Barat.
“Jadi yang serahkan ke Bumdes itu YT, fakta hukumnya itu,” ujar Franko.
Frangko menjelaskan pihaknya hanya selaku pembuat kapal (kontraktor). Sehingga menurut dia lebih pas ditanyakan ke bidang pelayaran Dinas Perhubungan SBB. “Atau tanyakan ke ibu Yusnita (YT) Pj Kades Tomalehu Barat waktu itu,” ujar Frangko singkat.
Di lain pihak, bukan hanya Kejati yang mengusut kasus kapal ini. Pasalnya kasus tersebut sudah dilaporkan ke Reskrimus Polda Maluku 8 Agustus 2022 lalu oleh salah satu LSM
Namun belum diperoleh kabar perkembangan kasusnya sudah sampai mana, termasuk pemeriksaan YT.
Bantuan Kapal kepada Bumdes Kapitan Jongker merupakan bantuan pemerintah pusat via Kementerian PDTT tahun anggaran 2021. Sialnya, kapal bantuan tersebut tak dapat dioperasikan akibat pembiaran pihak Bumdes yang saat ini jadi bangkai kapal rusak di pantai Kairatu Beach.
Terkait kondisi kapal tersebut diduga akibat kelalaian dua pihak, yakni Pj Kades Tomalehu Barat ketika itu, dan pihak Bumdes sendiri. Informasi yang diperoleh infomalukunews.com menyebutkan Bumdes berdalih akibat mahalnya harga BBM. Sialnya, hal ini belum diketahui apakah sudah dikomunikasikan ke Pj Yusnita Tiakoly atau kah tidak.
Padahal Kapal Kapitan Jongker tergolong mewah dengan kapasitas angkut tiga puluh penumpang yang diperuntukan sebagai alat transportasi laut rute Manipa – Tahoku. Namun barakhir jadi bangkai akibat dibiarkan terbengkalai begitu saja.
Ketika dikonfirmasi ke dinas Perhubungan SBB, PPK yang menangani kapal tersebut di galangan kapal milik CV. MEGA KARYA UTAMA Desa Laha Kota Ambon, Fadlia Pelu menjelaskan awal perencanaan Kapal bantuan ini di tahun 2020 tapi disetujui di tahun anggaran 2022
Yaitu berdasarkan kontrak kerja yang awalnya pengajuan kapal ini di anggarkan sebesar Rp.2.500.000.000. tetapi disetujui Rp.2.081.600.400 dan dikerjakan oleh CV. MEGA KARYA UTAMA.
Proses pekerjaan selesai bulan November 2021, tetapi karena cuaca alam yang tidak bersahabat dan belum ada pemeriksaan dari BPK kapal mewah ini dititipkan sementara di galangan Kapal milik CV. Mega Karya Utama dengan Surat Perjanjian Penitipan, hingga Kapal Kapitan Jongker diserahterimakan antara Pemda SBB dan Bumdes Desa Tumalehu Barat pada Maret 2022
Dengan Perjanjian pihak penerima bantuan bersedia melakukan pemeliharaan rutin dan menanggung biaya operasional kapal serta bersedia untuk membuat laporan dan melaporkan ke Dinas Perhubungan Seram Bagian barat per triwulan.
“Bantuaan Kapal tersebut di berikan kepada Bumdes Tumalehu Barat dengan alasan bahwa Sang penjabat desa yang merupakan pegawai Dinas Pariwisata dapat mengelolah kapal mewah tersebut, selain sebagai alat transportasi masyarakat Manipa, juga dapat di gunakan untuk antar jemput tamu/ wisatawan lokal dan Domestik yang membutuhkan alat transportasi tetapi kenyataannya malah berbanding terbalik”, ungkap Pelu.
Infomalukunews, sudah menghubungi Penjabat Desa Tumalehu barat, Yusnita Tiakoly, lewat telepon seluler maupun lewat whatssap untuk mendapatkan keterangan resmi. Namun Yusnita belum memberikan konfirmasi.( IM-03 )
