Kadis sosial SBB dan para Camat diperisa oleh Kasat Reskrim polres sbb atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Tahun 2020.

- Publisher

Thursday, 14 October 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM-Piru;- Diduga Bantuan Sosial ( Bansos) Kabupaten SBB Tahun 2020 kepada Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid -19 bermasalah, maka Penyidik Polres SBB melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan pengadaan dan distribusi bantuan tersebut.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres SBB, AKP Pieter Matahelemual SH MH saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (12/10/2021) membenarkan adanya pemeriksaan tersebut, dimana untuk proses penyelidikan pihaknya sudah memanggil pihak terkait yakni dari Dinas Sosial SBB dan sejumlah Camat di Kabupaten SBB.
Matahelemual menambahkan, untuk melanjutkan penyelidikan ini penyidik juga berencana mengambil keterangan dari pihak ketiga yang mengkhususkan diri pada pengadaan Bansos tersebut.
Kasatreskrim Polres SBB ini menyatakan, alasan utama Polres SBB melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyaluran Bansos ini adalah, berdasarkan petunjuk teknis penyaluran Bansos yang semestinya berjumlah 9 tahap , tetapi pada kenyataannya dilapangan hanya mencapai 4 , 5 dan 6 tahap.
“Kita sedang menyelidiki berapa jumlah item barangnya, jenisnya apa saja,karena Budget untuk tiap tahapan penyaluran itu kan, Rp 200.000 per KK, jika disalurkan sebanyak 9 kali maka totalnya mencapai Rp 1.800.000 per KK, tetapi fakta dilapangan pembagiannya hanya 4 ,5 dan 6 kali saja” jelas Matahelemual.
Guna kepentingan penyidikan, Satreskrim Polres SBB telah berkoordinasi dengan BPKP Maluku untuk meminta saran dan petunjuk terkait penggunaan anggaran Bansos tersebut, pasalnya dalam penyelidikan sudah ada indikasi tetapi belum bisa disimpulkan, karena untuk menghitung kerugian terhadap Keuangan Negara adalah pihak BPKP.
Disingung mengenai penyelidikan terhadap aliran Dana Bansos tersebut, pasalnya beberapa kali saat dikonfirmasi, Kadis Sosial SBB, Joseph Rahanten berkelit dan menyatakan anggaran Bansos SBB untuk Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 itu, berada di rekening Pemda SBB, Matahelemual menandaskan, penyidik Polres SBB telah menjalankan tugasnya dan telah mendapatkan informasi terkait aliran dana tersebut, dengan memastikan dari pihak – pihak mana yang diduga menerima aliran Dana itu.
“Justru itu dari 9 kali penyaluran itu, ada yang 4 kali, 5 kali dan ada yang mungkin sudah 6 kali, kemudian sisanya dikemanakan.Itu yang nanti Kita cari .Makanya kemarin Kita koordinasi dengan BPKP supaya ada petunjuk, ada masukan ke Kita supaya dalam proses penyelidikannya itu Kita lebih fokus.”terang Matahelemual.(Nicko Kastanja)

Berita Terkait

“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎
DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan
Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah
Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat
Fatlolon Dituntut 8 Tahun, Isu Diskriminasi Bayangi Kasus PT Tanimbar Energi
Wali Kota Apresiasi Perumdam Tirta Yapono yang Raih Top BUMD Bintang 4  
Polri Tegaskan Rekrutmen Taruna-Taruni Akpol 2026 Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis
Berita ini 1,020 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 7 May 2026 - 22:49 WIT

“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎

Saturday, 25 April 2026 - 16:55 WIT

DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ

Wednesday, 22 April 2026 - 19:39 WIT

Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan

Friday, 17 April 2026 - 23:12 WIT

Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah

Friday, 17 April 2026 - 08:12 WIT

Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat

Berita Terbaru

Daerah

Ketika Negara Menafsirkan Darurat Tanpa Batas

Monday, 18 May 2026 - 21:44 WIT