Infomalukunews.com. Ambon–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Rapat dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Rabu. (31/12/2025), pada kesempatan itu Gubernur mengapresiasi capaian TPAKD Tahun 2025 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Gubernur juga menekankan peran strategis TPAKD Provinsi sebagai koordinator 11 TPAKD kabupaten/kota agar implementasi program berjalan efektif dan merata.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mempercepat pelaksanaan program TPAKD di Maluku.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku Semester II Tahun 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku, melibatkan Pemerintah Provinsi, lembaga jasa keuangan, serta instansi terkait.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa rapat pleno bertujuan mengevaluasi program kerja TPAKD Tahun 2025 sekaligus menetapkan program Tahun 2026.
“Program yang dirumuskan diharapkan mampu memperluas akses keuangan, mendukung target Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) 2029, serta sejalan dengan agenda Sapta Cita Lawamena menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera,” kata Andi.
Dalam evaluasi program 2025, TPAKD Provinsi Maluku mencatat sejumlah capaian, antara lain pelaksanaan business matching UMKM di tiga daerah, penguatan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas pala, penyaluran KUR sebesar Rp1 triliun kepada 21.673 debitur, serta perluasan Agen Laku Pandai hingga 4.075 agen.
“Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau lebih dari 131 ribu rekening, peningkatan digitalisasi UMKM melalui penambahan lebih dari 19 ribu merchant QRIS, serta berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau ribuan peserta di seluruh Maluku,” jelasnya.
Untuk Tahun 2026, TPAKD Provinsi Maluku menyepakati fokus program pada pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan, perluasan akses pembiayaan dan jaminan sosial, peningkatan digitalisasi UMKM, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui Bulan Inklusi Keuangan dan Bulan Literasi Keuangan.
“Program kerja TPAKD Provinsi Maluku ini akan menjadi acuan bagi TPAKD kabupaten/kota dengan penyesuaian potensi masing-masing daerah,” ucapnya menutup
Sekedara tau, OJK Maluku menargetkan penguatan inklusi keuangan, perluasan pembiayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (IM-06).
