IM — Ambon, — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku mengharap Perombakan berokrasi di tubuh Pemerintah Kota Ambon, Harus ada perimbangan agar menciptkan keharmonisan dalam pembangunan Kota Ambon, maka harus ada kesetaraan berokrasi di Pemkot Ambon.
Di akhir masa jabatan Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler di harapkan dapat memberikan Perimbangan dalam Berokrasi Pemkot Ambon.
Karena birokrasi selama ini diindikasikan sebagai penghalang tegaknya demokrasi karena menjadi alat kekuasaan untuk kepenting kelompok.
Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Tamsir Takimpo mengatakan Untuk mengatur tatakelola Pemerintahan yg baik maka harus mengakumudir semua sumberdaya manusia di kota Ambon, Maka harus ada perimbangan. ujar tamsir, Selasa(8/2).
Tamsir katakan, “Kalau Kepala OPD dan jabatan-jabatan Strategis lainya yg sudah tak ada Perimbangan, maka setidaknya untuk berokrasi di Pemkot Ambon harus ada perimbangan”. ujar Tamsir.
“Kami menilai Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon ini sudah memiliki prestasi -prestasi yg baik untuk membangun Kota Ambon”
Ia pun juga mengharapkan kepada Sekertaris Kota Ambon agar tetap menjaga keseimbangan dalam penataan berokrasi, sehingga jangan sampai ada terkesan Sekot Ambon Lebih memproritaskan Teman dekat dengan alasan harus dari STPDN, jangan sampai tindakan Sekot Ambon dapat mencederai Prestasi Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon. Imbuhnya.
“Kami tegaskan kepada Sekot Ambon agar lebih Fokus Melaksanakan Program Kerja dan jangan hanya pencitraan saja yg di lakukan. Karena selama ini kami lihat sekot Ambon belum menunjukan kinerjanya kepada masyarakat Kota Ambon.
Sekot Ambon harus banyak belajar dari mantan sekot Ambon Anthony Gustaf Latuheru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Ambon, dan selalu membuka diri untuk menerima semua kalangan yang tidak membedakan ras, agama, dan suku. Imbuhnya Tamsir.
Kami DPD IMM Maluku tetap mengawal tata cara Perombakan Berokrasi yg dilakukan Pemkot Ambon, apabila dalam perombakan tersebut tidak ada Perimbangan Berokrasi, maka kami memastikan akan melakukan gerakan besar-besaran, karena kami juga menilai dan menduga ada Grativikasi yg di lakukan Pemkot Ambon. Pungkasya.(red)
