AMBON
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Hendrik Seriholo belum berhasil dikonfirmasi terkait kabar terkini pertemuan empat mata dirinya dengan Bupati Muhammad Yasin Payapo yang disebut-sebut berlansung pekan kemarin di salah satu hotel di Jakarta.
Namun pasca aksi buka-bukaan Seriholo saat menyampaikan kata akhir fraksinya sambil memperlihatkan “barang bukti” uang pecahan Rp 100 ribu dari total Rp 5 juta di amplop itu sudah terlanjur viral di media massa maupun medsos.
Apa mau dikata, ibarat pepatah bilang “nasi sudah jadi bubur” opini publik sudah mengarah ke dugaan adanya mafia anggaran di DPRD SBB. Tentu itu hal yang tabu diungkap, namun terlanjur dibuka oleh seorang politisi kewakan sekelas Hendrik Seriholo.
Membuka amplop lalu menarik keluar uang receh Rp 100 ribu, sama persis dengan istilah di dunia politik, “membuka kotak pandora”. Istilah ini kerap dipakai para politisi yang berarti, terbukanya aib atau borok yang selama ini disembunyikan secara rapih dari mata publik. Yakni, kebusukan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massiv alias TSM.
Namun apa daya, lagi-lagi ibarat kata pepatah yang berbunyi “memukul air di dulang, terpercik muka sendiri” itu lah yang kini terjadi pada DPRD Kabupaten SBB, berikut Pemda-nya sekalian yang dipimpin Muhammad Yasin Payapo.
Kepada infomalukunews.com, Bupati Muhammad Yasin Payapo mengaku tidak ada suap dari Pemkab SBB selaku eksekutif dengan maksud supaya fraksi-fraksi di DPRD menyetujui LPJ yang dia sampaikan dalam paripurna. Dia menuding, yang dilakukan Hendrik Seriholo di paripurna tersebut adalah rekayasa.
“Menyangkut Amplop sapa mau tau dengan amplop itu. Beta dari tahun lalu, malah dua tahun, itu beta su bilang tidak boleh ada satu sen pun kasih par dong (DPRD),” kata Yasin Payapo ketus saat dikonfirmasi pekan kemarin.
Yasin mengaku kemungkinan karena dirinya tidak setuju terhadap dil-dil politik dan negosiasi berbau KKN dengan legislatif, dirinya tidak disukai oleh DPRD. “Dong seng sanang par beta, karena itu. Nanti beta kasitu baru beta kasih tau par wartawan semua,” katanya.
Yasin menduga kuat, karena tidak sejalan dengan cara negosiasi oknum-oknum politisi di DPRD SBB menyebabkan dia tidak disenangi di lembaga legislatif itu. Bahkan menurutnya ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sejumlah elit politik untuk menurunkan dirinya dari pemerintahan.
“Tapi beta mau bilang kalau dong mau ganti beta jang dengan cara bagitu. Datang kamari lalu bilang mau ganti beta,” ingatnya.
Terkait pertemuan Payapo-Seriholo yang disebut-sebut berisi klarifikasi tudingan suap yang dialamatkan kepada orang nomor satu di Pemkab SBB saat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi soal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemkab SBB tahun 2018.
Dilansir dari Katongnews.com, diberitakan paska melakukan selebrasi amplop di depan sidang paripurna beberapa hari lalu, anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Hendrik Seriholo mengejar Bupati Kabupaten SBB, Muhammad Yasin Payapo di Jakarta, Selasa (6/8) lalu.
Seriholo berhasil menemui Payapo setelah berulang-ulang kali menghubungi Bupati Kabupaten SBB tersebut via telepon. Seriholo akhirnya diizinkan bertemu dengan orang nomor 1 di SBB tersebut sekitar pukul 21 WIBB.
Pertemuan yang dilakukan di Hotel Luminor, Jakarta Pusat itu, Seriholo berbincang dengan Payapo empat mata.
Menurut Payapo, saat dihubungi melalui telepon seluler menjelaskan bahwa tujuan Seriholo menemuinya untuk mengklarifikasikan aksinya saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Jumat (2/8) lalu.
“Tujuan beliau (Hendrik Seriholo) datang menemui saya untuk mengklarifikasikan tindakan beliau saat LPJ keuangan Pemda SBB di Sidang Paripurna kemarin.” jelas Payapo.
Ditanya mengenai benar tidaknya dugaan suap oleh Pemda SBB kepada anggota fraksi Golkar tersebut, Payapo menjelaskan bahwa sebagai Pimpinan Daerah, ia tidak pernah mengintruksikan hal itu kepada bawahannya.
“Oleh karena itu Pak Seriholo datang menemui saya untuk mengklarifikasikan hal itu karena saya kan tidak pernah mengintruksikan hal itu. Ini yang baru di sadari oleh Pak Seriholo setelah mendengar penjelasan dari teman-temannya di DPRD. Mungkin hal itu yang membuat beliau datang menemui saya untuk mengklarifikasi kejadian kemarin, bahwa uang di amplop tersebut bukan dari Pemda”, jelas Payapo.
Selanjutnya Payapo menjelaskan bahwa atas niat baik itu, walapun sempat tersinggung, dirinya menyempatkan diri untuk ditemui Seriholo. Selain itu untuk menjaga komunikasi antar dua lembaga pemerintah di kabupaten SBB agar pembangunan berjalan dengan baik.
“Niat baik beliau itu yang saya respon. Walapun saya tersinggung, tapi sebagai pimpinan daerah wajib bagi saya untuk terus membangun komunikasi positif dengan legislatif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Malu kita sama rakyat yang sementara menanti kerja nyata kita”, tegas Bupati.
Payapo selanjutnya menginginkan agar masalah amplop tersebut harus segera diklarifikasikan oleh Seriholo demi mengembalikan citra Pemda SBB yang sudah rusak akibat ulahnya.
“Saya cuma menginginkan agar Pak Seriholo segera mengklarifikasin hal ini ke publik. Demi mengembalikan citra Pemda. Saya tunggu itu”. tutup Payapo.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, uang di amplop yang ditunjukan oleh Seriholo tersebut, merupakan uang patungan anggota DPRD untuk membantu keluarga Seriholo yang sedang sakit.
Seriholo datang di temani Ketua DPRD, Julius Rutasouw, anggota DPR dari partai Gerindra, Ode Masihu, anggota fraksi PKB, Eko Budiono dan Arifin P. Grisya dari partai Nasdem.(pom)
