Infomalukunews.com,Dobo- Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel meminta kepada oknum Pegawai ASN / Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menyalahgunakan waktu kerja demi kepentingan pribadi.
Bupati Kaidel bilang ada oknum ASN PPPK Tahap 1 yang sejak dilantik sering datang absen lalu pulang ojek, selain itu ada yg berjualan di pasar.
Hal ini ditegaskan Kaidel dihadapan 183 PPPK Tahap 2 hasil penataan ASN tahun 2024 yang dilantik pada Selasa (10/2/2026) di Lantai 2 Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
Kaidel mengingatkan ramainya laporan baik lewat Medsos maupun WA pribadi soal perilaku sejumlah oknum pegawai yang dilantik sebelumnya. Dan akan ditindak tegas dalam tahun ini dengan penegakan disiplin termasuk Pemecatan.
“Ada yang datang hanya untuk absen, setelah itu pergi ojek. Ada yang absen lalu pergi berdagang di pasar, atau buka kios ” kesal Kaidel.
Bupati sangat prihatin dengan perilaku demikian lantaran para pegawai sudah digaji negara, tapi malah berebutan wilayah kerja dengan tukang ojek atau profesi lainnya.
Perilaku ini Kata Kaidel tak pantas dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang terdampak akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Apalagi Kepulauan Aru sendiri mengalami kelebihan pegawai sebanyak 3.150 tenaga kerja dari total 3.000 lebih PPPK yang direkrut sejak 2023-2024.
Akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran sehingga berdampak sampai ke daerah, seperti anggaran operasional tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini di pangkas hanya Rp 89 juta rupiah, paling cukup untuk bayar listrik dan air. Semua dana tersedot untuk membayar gaji kalian nanti karena tahun 2026 ini pemerintah daerah yang sudah membayar gaji bulan lagi lewat Pemerintah Pusat.” tutur Kaidel.
Bupati meminta tanggung jawab para pegawai dengan kerja produktivitas bukan menjadi beban daerah
Bupati Kaidel menginstruksikan para pegawai terutama guru dan tenaga kesehatan untuk segera meninggalkan Dobo dan kembali ke tempat tugas masing-masing. Supaya pelayanan di desa-desa tidak terbelangkai lantaran para pegawai tinggal di Kota.
“Buktikan bahwa kalian layak menerima gaji dari negara dengan bekerja keras dan pengabdian yang tulus,” ucap Kaidel.(IM/DW)
