Gubernur: Warga Jasirah Leihitu Perlu Perlakuan Khusus PKM

- Publisher

Wednesday, 10 June 2020 - 20:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM, AMBON- Pembatasan kegiatan Masyarakat (PKM) di kota Ambon mulatfi tanggal 8 Juni 2020 kemarin, hal itu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Namun menurut Gubernur Maluku Murad Ismail  jangan sampai kebijakan tersebut malah menyulitkan sebagian masyarakat yang hendak beraktivitas ekonomi di Kota Ambon.

“Saya sudah koordinasi dengan Kapolres Pulau Ambon dan Walikota Ambon, agar warga Jazirah Leihitu dari Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu, boleh ke Ambon, diberikan perlakuan khusus karena kita masih satu pulau,” kata Murad, Selasa (9/6) malam.

Menurut dia, lebih dari 40 persen orang Jazirah yang ke Ambon karena kepentingan ekonomi. Sehingga tidak perlu dibebani dengan persyaratan dokumen yang memberatkan masyarakat, atau harus meminta izin dari siapun.

“Cukup dengan pemeriksaan mengunakn alat pengukur suhu tubuh di pos-pos yang ada di daerah perbatasan Kota Ambon dan Maluku,” katanya.

Murad mengaku pihaknya tidak diam menyikapi pemberlakuan PKM agar jangan sampai mempersulit akses warga Jazirah Leihitu di utara dan timur Pulau Ambon masuk ke Kota Ambon.

Sesuai PKM, warga Jazirah Leihitu di tiga kecamatan yakni Salahutu, Leihitu, dan Leihitu Barat, yang masuk ke Kota Ambon untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya diwajibkan menunjukkan surat keterangan sehat dari puskesmas asal, KTP, serta surat keterangan dari desa dan kelurahan. Kebijakan Pemkot Ambon tersebut berbuntu protes keras warga Jasirah Leihitu.

Terkait persoalan ini, dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolres dan Walikota , serta meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak berbuat gaduh.

“Tidak ada larangan ke Kota Ambon. Itu yang sudah saya bicara dengan Pak Walikota dan Kapolres. Jangan marah-marah karena ini hanya soal koordinasi, dan saya sudah koordinasi. Warga Jazirah boleh ke Ambon, yang penting saat melewati pos tetap menjalani pemeriksaan suhu tubuh,” jelasnya.

Penerapan PKM yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Ambon nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang mengatur tentang pembatasan orang, sektor transportasi, perekonomian, hingga kegiatan sosial masyarakat. (w55).

Berita Terkait

Ditemui Tim Ops NCS Polri, KH Nasaruddin Umar: Masjid Istiqlal Jadi Jembatan Pemersatu Bangsa
Kasatker BPJN Maluku: Proyek Lintas Buru Dipastikan Tuntas Juni 2024 
WUJUD KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT, KORAMIL 1513-O1/PIRU GELAR JUMAT BERSIH DI DESA WAISALA
Panwascam Salahutu Diduga Ulur Waktu Proses Laporan Pelanggaran Pemilu, Pelapor Desak Tuntaskan
Sekda Buka Raker Regional Ekoregion Se-Sulawesi Dan Maluku Tahun 2024.
Dinas LHP Bantah Naikan Tarif Retribusi Sampah, Ini Penjelasan Kadis
Danlantamal IX Ikuti Rapim TNI-POLRI Tahun 2024
Nur Akbar dan Ali Wael Di Periksa Krimsus Tipikor Polda Maluku.
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 1 March 2024 - 21:39 WIT

Ditemui Tim Ops NCS Polri, KH Nasaruddin Umar: Masjid Istiqlal Jadi Jembatan Pemersatu Bangsa

Friday, 1 March 2024 - 15:41 WIT

Kasatker BPJN Maluku: Proyek Lintas Buru Dipastikan Tuntas Juni 2024 

Friday, 1 March 2024 - 09:11 WIT

WUJUD KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT, KORAMIL 1513-O1/PIRU GELAR JUMAT BERSIH DI DESA WAISALA

Friday, 1 March 2024 - 00:45 WIT

Panwascam Salahutu Diduga Ulur Waktu Proses Laporan Pelanggaran Pemilu, Pelapor Desak Tuntaskan

Thursday, 29 February 2024 - 22:52 WIT

Sekda Buka Raker Regional Ekoregion Se-Sulawesi Dan Maluku Tahun 2024.

Thursday, 29 February 2024 - 22:29 WIT

Danlantamal IX Ikuti Rapim TNI-POLRI Tahun 2024

Thursday, 29 February 2024 - 22:06 WIT

Nur Akbar dan Ali Wael Di Periksa Krimsus Tipikor Polda Maluku.

Thursday, 29 February 2024 - 17:28 WIT

Kapolsek Manipa di periksa dan diganti, Kapolda: Polri wajib layani masyarakat

Berita Terbaru