IM, AMBON – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 kepada DPRD melalui paripurna DPRD Maluku, Jumat (14/8/2020).
Gubernur mengikuti sidang paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD melalui Video Conference (Vicon) dari kediaman, dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury didampingi pimpinan dewan lainya.
Di ruang sidang DPRD hadir Sekda Pemprov Maluku Kasrul Selang yang menyerahkan Ranperda Pelaksanaan APBD TA 2019 kepada pimpinan dewan.
Pemprov Maluku, kata Gubernur, menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan ini, meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran rutin, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Gubernur juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan TA 2019 Provinsi Maluku memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Prestasi yang kita capai ini sebuah berkat Tuhan Yang Maha Besar dan kerja keras serta kerja cerdas kita semua dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik di Maluku,” jelas gubernur.
Berkaitan dengan pelaksanaan APBD di tahun 2019, Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar 3,192 trilyun dan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 3,108 trilyun atau 97,39 persen.
Dikatakan, pendapatan daerah tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar 482,805 milyar, Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 2,622 trilyun dan pendapatan daerah lainnya sebesar 3,563 milyar.
Selanjutnya pada sisi belanja daerah dianggarkan sebesar 3,208 trilyun dan realisasi sebesar 2,974 trilyun atau 92,71 persen.
“Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar 2,213 trilyun, belanja modal sebesar 543,819 milyar, belanja tak terduga sebesar 2,551 milyar dan belanja transfer sebesar 215,017 milyar,” paparnya.
Di sisi lain terhadap pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 16,266 milyar dan terealisasi sebesar 28,473 milyar atau 175,04 persen.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, tidak dianggarkan dan tidak terealisir sampai akhir tahun anggaran.
“Terkait dengan itu, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto sebesar 28,473 milyar,” paparnya.
Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar 3,108 trilyun diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar 2,974 trilyun, maka diperoleh surplus APBD TA 2019 sebesar 134.850.929.798,11.
Surplus APBD tersebut bila ditambah dengan pembiayaan netto sebesar 28,473 milyar, maka dihasilkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silva TA 2019 sebesar 163.326.478.091,51.
“Sementara Neraca pemprov ini merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemprov Maluku per 31 Desember 2019 yang terdiri atas total aset sebesar 5,188 trilyun, total kewajiban sebesar 196,316 milyar dan total ekuitas sebesar 4,992 trilyun,” tandasnya (humasmaluku/pom)
