Infomalukunews.com, Ambon – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Indonesia Timur melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
INAKOR secara tegas meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku, M. Ulwan Talaohu, agar tidak hanya merespons persoalan yang menjadi sorotan publik dengan narasi tawakal, tetapi juga memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait tanggung jawab pengelolaan anggaran negara.
Ketua DPN LSM INAKOR Indonesia Timur, Christoforus Jamco, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal berbagai persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di Maluku, terutama pekerjaan yang diduga memiliki persoalan pertanggungjawaban keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Christoforus sebagai respons terhadap pemberitaan Infomalukunews.com edisi 7 November 2026, yang memuat pernyataan Plt Kepala BPJN Maluku, M. Ulwan Talaohu, terkait persoalan proyek infrastruktur dengan mengedepankan prinsip tawakal.
Menurut Christoforus, tawakal merupakan prinsip moral dan spiritual yang harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan pengganti kewajiban pejabat publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.
“Prinsip tawakal dan penyerahan diri kepada Tuhan adalah hal yang mulia secara moral dan spiritual. Namun, dalam negara hukum, integritas dan akuntabilitas jabatan publik diukur dari keterbukaan, kepatuhan administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Rakyat Maluku membutuhkan kejelasan substansial, bukan sekadar ungkapan retorika untuk meredam keresahan publik,” tegas Christoforus saat dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (14/11/2026).
EMPAT PROYEK JEMBATAN PULAU SERAM MASUK SOROTAN, TEMUAN Rp1,14 MILIAR JADI PERHATIAN
INAKOR secara khusus menyoroti persoalan pembangunan empat jembatan di Pulau Seram, Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2021, yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Empat proyek tersebut meliputi Jembatan Wai Sapalewa, Wai Samaa/Pana, Wai Kawa, dan Wai Passa (UMYC).
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai temuan kerugian negara sebesar Rp1,14 miliar pada pekerjaan Jembatan Wai Sapalewa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku memastikan penanganan persoalan tersebut masih berada pada tahap awal penyelidikan.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handi Senonugroho, saat dikonfirmasi Jumat (6/11/2026), membenarkan bahwa pihaknya masih melakukan proses penyelidikan dan merencanakan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait.
“Ya Om, masih awal proses penyelidikan. Beberapa orang kita masih rencanakan untuk permintaan keterangan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih mengumpulkan informasi dan keterangan untuk mendalami pelaksanaan proyek, tanggung jawab masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana.
Menanggapi perkembangan tersebut, INAKOR meminta agar proses penyelidikan tidak berhenti sebatas pengumpulan keterangan, tetapi ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
INAKOR TANTANG ULWAN TALAOHU BUKA-BUKAAN, SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?
Christoforus menilai, setiap persoalan dalam pengelolaan proyek pemerintah harus dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pencairan anggaran, hingga pertanggungjawaban akhir.
Menurutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan maupun pengawasan proyek tidak boleh menghindari pertanyaan publik.
INAKOR mempertanyakan sejauh mana pengawasan internal BPJN Maluku terhadap empat proyek jembatan tersebut, termasuk bagaimana memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan penggunaan anggaran negara.
Organisasi itu juga meminta agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan jelaskan kepada publik dengan data dan dokumen resmi. Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Christoforus.
RESKRIMSUS POLDA MALUKU, JANGAN BIARKAN KASUS BERJALAN DI TEMPAT
INAKOR menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Ditreskrimsus Polda Maluku.
Namun, Christoforus meminta aparat penegak hukum bekerja secara objektif, profesional, transparan, dan menyeluruh.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir pekerjaan fisik, tetapi harus menelusuri seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, hingga laporan pertanggungjawaban anggaran.
INAKOR juga meminta agar setiap pihak yang berdasarkan hasil penyelidikan memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai keterangan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta, dokumen, alat bukti, dan hasil pemeriksaan resmi. Jangan sampai persoalan yang menyangkut uang rakyat justru tidak mendapatkan kejelasan,” ujarnya.
SIAP BAWA DOKUMEN KE JAKARTA, INAKOR DORONG EVALUASI PEJABAT BPJN MALUKU
Tidak hanya mengawal persoalan di tingkat daerah, INAKOR memastikan akan membawa dokumen autentik, catatan pengawasan, serta berbagai informasi terkait sejumlah paket pekerjaan infrastruktur ke lembaga pengawasan berwenang di tingkat pusat, Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola proyek infrastruktur di lingkungan BPJN Maluku.
INAKOR juga mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing, termasuk kemungkinan penerapan sanksi administratif apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Christoforus menegaskan, langkah yang dilakukan INAKOR bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa yang benar atau salah secara sepihak. Biarkan data, audit resmi, dan proses hukum yang berjalan di instansi pengawasan serta aparat penegak hukum yang menguji dan membuktikannya. Yang pasti, konsistensi INAKOR untuk mengawal uang rakyat di Maluku tidak akan pernah surut sejengkal pun,” pungkasnya.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN BPJN MALUKU
Persoalan ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat Maluku tentu berharap setiap proyek infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran negara benar-benar memberikan manfaat dan dikerjakan sesuai ketentuan.
INAKOR kembali mengingatkan bahwa uang negara bukan milik pribadi pejabat, melainkan amanah rakyat yang wajib dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Karena itu, publik menantikan penjelasan terbuka dari Plt Kepala BPJN Maluku, M. Ulwan Talaohu, terkait persoalan proyek pembangunan empat jembatan di Pulau Seram serta langkah pengawasan dan pertanggungjawaban institusional BPJN Maluku.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menuntaskan penyelidikan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang sah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Redaksi: membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi kepada Plt Kepala BPJN Maluku maupun pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(red)
