IM, AMBON- Pemprov Maluku mengukir prestasi pengelolaan keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Menanggapi predikat WTP tersebut, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail mengatakan perolehan opini tersebut memberikan energi positif dalam penyajian laporan keuangan di tahun yang akan datang.
“Opini ini memotivasi untuk melakukan upaya ke arah lebih baik lagi. Kami berharap upaya-upaya tersebut dapat memperbaiki peningkatan opini BPK. Dengan peningkatan opini ini dapat memberikan energi positif kepada Pemprov Maluku dalam penyajian laporan keuangan di tahun yang akan datang,” kata Gubernur Murad Ismail pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung virtual dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dari ruang rapat utama kantor DPRD Maluku, Senin (27/7/2020).
Gubernur mengatakan, Pemprov Maluku telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK Perwakilan Maluku untuk diaudit.
Disadari sungguh bahwa dalam suasana pandemi Covid-19 ini terdapat banyak keterbatasan dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.
Opini WTP menurut BPK, kata Gubernur, diberikan karena laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2019 dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Tahun 2018 lalu, Pemprov Maluku memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Ini artinya sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
“Para auditor BPK dapat menjawab semua tantangan in,” terang mantan Dankor Brimob itu.
Kepala BPK RI Agung Firman Sampurna sesaat sebelum menyerahkan laporan hasil audit menilai Pemprov Maluku telah berhasil secara konsisten dan disiplin untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan khususnya laporan Keuangan TA 2019.
“Sungguh tidak mudah memperbaiki tata kelola keuangan apalagi pertanggungjawabannya dilakukan saat pandemi Covid-19. Namun demikian pekerjaan besar ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama” tukasnya.
Dan sesuai amanat UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara, meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
Hal itu dilakukan meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” papar Agung.(pom)
