IM-Ambon-Evaluasi kinerja Puskesmas dan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten SBT, terdapat dua yang belum mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.
Ungkapan itu disampaikan oleh Kepala Ispektorat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nazarudin Tianotak di kantor Imigrasi Ambon pada Kamis, 22/02/2024.
Menurutnya, Dinas Sosial yang masih berada di zona merah. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai faktor, salah satunya adalah kelancaran fungsi website.
“Website Dinas Sosial tidak berfungsi dengan baik sehingga data dan informasi yang seharusnya menjadi acuan penilaian tidak dapat terinput dengan baik,” ungkap Tianotak
Selain itu kata dia, Puskesmas Banggoi juga masih berada di zona kuning karena masih dalam tahap pembenahan dan belum mencapai kinerja maksimal. Namun, OPD lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bula, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai tingkat kinerja yang baik dan berada di zona hijau.
“Nilai keseluruhan saat ini adalah 75,88, hanya sedikit lagi untuk mencapai zona hijau. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Dinas Sosial tidak dapat mengantisipasi masalah seperti halnya OPD lainnya,” ujarnya
Tianotak berharap agar perbaikan dapat dilakukan ke depannya dan evaluasi terhadap kepala dinas juga perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab zona merah yang diperoleh.
Meskipun demikian lanjutnya, kami tetap bangga dengan kemajuan Kabupaten SBT dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Kabupaten ini telah menjadi contoh yang membanggakan dengan satu data yang terintegrasi dengan baik,” ungkap dia
Dikatakan, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengapa Dinas Sosial tidak menjaga atau tidak memperhatikan hal tersebut sehingga mendapatkan penilaian zona merah.
“Dalam penilaian berbagai dimensi, sebagian besar OPD menunjukkan kompetensi yang baik dalam hal pengetahuan terkait pelayanan publik. Mereka memahami tugas dan job description mereka dengan baik,” jelasnya
Namun, dalam dimensi proses, tambahnya masih ada OPD yang belum memiliki website dan belum mampu memberikan informasi secara maksimal terkait layanan yang menjadi kewenangannya.
Aktivitas mereka tidak terdokumentasi dengan baik katanya, baik di media sosial maupun di website resmi, yang menjadi kebanggaan adalah dimensi output, di mana mayoritas responden memberikan pandangan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah cukup baik,” paparnya.
Selain itu, dalam dimensi pengaduan, beberapa indikator pengaduan telah terpenuhi, meskipun terkadang alur pengaduan dan waktu penyelesaian masih perlu diperbaiki.
“Kami berharap agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan agar pelayanan yang dilakukan oleh semua OPD menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya (IM-RJ).
