Infomalukunews,com. Ambon–Adanya dualisme di kubu di Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Seram Bagian Barat (Mui SBB) menimbulkan polemik internal.
Berdasarkan informasi yang diterima Infomalukunews,com. MUI SBB kini diambil oleh MUI Provinsi Maluku, hal itu disampaikan oleh ketua MUI Provinsi Maluku Abdullah Latuapo kepada media ini 10/2/25 dirinya menyebut, ini akibat dari ketedeloran tim MUI Provinsi yang mana telah menerbitkan SK baru, terkait belum berakhirnya jabatan Hj Nurlete selaku ketua MUI SBB.
“Bahkan, pada saat musyawarah besar MUI Provinsi 2024 kemarin, dari Dua kubu tersebut tidak diberikan Hak suara hal ini untuk menjaga Netralitas dalam musyawarah,” ucapnya.
Dirinya, mengimbau agar kedua belah pihak dapat menahan diri,dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan administrasi.
“Ini sambil menunggu Pelantikan MUI Provinsi Maluku oleh Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa, agar supaya itu tidak ada lagi dua kubu di tubuh MUI SBB,” jelas Latuapo.
Lebih lanjut kata dia, setelah selesai pelantikan Pengurus MUI Provinsi nantinya, kita akan memanggil kedua belah pihak untuk selesaikan persoalan tersebut, sehingga MUI SBB punya ketua yang Difinitif yang benar-benar bisa bekerja untuk umat.
Sementara itu, mantan Sekretaris MUI Provinsi, Abdul Manan Latuconsina mengatakan bahwa, terbitnya SK baru karena Nurlete dalam memimpin MUI SBB tidak selalu aktif.
“Nah, hal inilah yang membuat pada saat itu MUI Provinsi ambil kebijakan untuk menerbitkan SK baru,” singkatnya.
Terpisah, Nurlete membantah tuduhan mantan Sekretaris MUI Provinsi tersebut, dirinya menyebut semua yang dituduhkan bahwa MUI SBB dibawah kepimpinan dia tidak selalu aktif, itu tidak benar.!
“Saya mau sampaikan bahwa MUI SBB dibawa kepimpinan saya, dari mulai mantan Bupati Hasim Payapo (Alm), sampai masa kepemimpinan Yus Akerina dan Pj Bupati Andi Chandra saya selalu mendampingi mereka dalam kegiatan kegiatan keagamaan dilapangan,” tegasnya
Dia mengatakan yang dipimpin ini organisasi keagamaan harus orang yang memahami benar benar dari sisi keagamaan tidak harus orang yang sembarangan dalam menjadi ketua MUI.
“Ini organisasi keagamaan, jadi harus bagi yang paham baru bisa memimpin, karena ini tidak sembarangan orang yang mampu memimpin organisasi MUI,” pungkasnya. (IM-03).
