Infomalukunews.com, Ambon – Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pihak terkait.
Penegasan tersebut disampaikan Watubun usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Menurut Watubun, berbagai temuan yang disampaikan BPK harus segera diperbaiki karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak boleh menganggap sepele rekomendasi BPK. Apa yang disampaikan BPK bersifat objektif dan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. Dengan rekomendasi itu, BPK telah membantu setengah perjalanan kita menuju perubahan yang lebih baik,” ujar Watubun.
Ia memberikan apresiasi kepada BPK yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan secara profesional serta menghadirkan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
Meski demikian, Watubun menekankan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah daerah harus terus diperkuat agar mampu mendorong perubahan yang lebih signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya minta upaya ini terus ditingkatkan agar kinerja pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik,” katanya.
Watubun menjelaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah memenuhi standar formal maupun material yang ditetapkan.
Namun demikian, opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti.
Untuk memastikan seluruh temuan BPK ditangani secara efektif, DPRD Maluku membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut.
“DPRD akan mempertimbangkan pembentukan pansus untuk mengefektifkan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK sehingga benar-benar menghasilkan perbaikan yang lebih baik,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengawal implementasi rekomendasi BPK secara berkelanjutan.
“Dengan begitu, kita dapat bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar dilaksanakan dan pengendaliannya berjalan dengan baik demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tutup Watubun.(IM-03)
