DPRD Maluku Minta APBD 2027 Fokus Pemerataan Pembangunan

- Publisher

Wednesday, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com,Ambon – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku memperhatikan pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, diharapkan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026), di Ambon.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku dan turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Benhur mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, mulai dari proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.

“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus diselaraskan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Benhur mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi juga mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.

“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Maluku akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Benhur juga menyebutkan, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berjalan efektif.

“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.

Ia menambahkan, melalui daftar inventarisasi masalah tersebut, DPRD ingin memberikan penegasan terhadap arah kebijakan anggaran, terutama menyangkut distribusi belanja pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Berita Terkait

MTH Siap Kembalikan Kejayaan Partai Demokrat Maluku, Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Ranting dan Bidik Kursi DPR RI 2029
Gubernur Maluku Gandeng Australia Perkuat Mitigasi dan Penanganan Bencana
Tiga Guru Kepulauan Aru Lolos Finalis Apresiasi GTK Maluku 2026, Siap Harumkan Nama Daerah
Wali Kota Ambon Apresiasi Kader Posyandu dan PKK, Perkuat Upaya Penurunan Stunting
Inakor Sentil Plt Kepala BPJN Maluku Ulwan Talaohu: Jangan Berlindung Dibalik Narasi Tawakal, Reskrimsus Polda Maluku wajib Usut Dugaan Kerugian Negara!
DIDUGA PERALAT KARTU NELAYAN DEMI MERAUP KEUNTUNGAN BBM SUBSIDI, KAPOLDA MALUKU DIDESAK SEGERA PERIKSA IBU SRI.
TAK KENAL LELAH DEMI KEADILAN, PERJUANGAN SUBHAN PALAL, AKHIRNYA GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN WAPRES!
Komisi III DPRD Maluku Ultimatum BRI: Persoalan Jaminan Nasabah Pasahari Tak Tuntas, Pimpinan Terancam Dievaluasi!
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 14:27 WIT

DPRD Maluku Minta APBD 2027 Fokus Pemerataan Pembangunan

Tuesday, 17 November 2026 - 08:22 WIT

MTH Siap Kembalikan Kejayaan Partai Demokrat Maluku, Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Ranting dan Bidik Kursi DPR RI 2029

Monday, 16 November 2026 - 15:04 WIT

Gubernur Maluku Gandeng Australia Perkuat Mitigasi dan Penanganan Bencana

Monday, 16 November 2026 - 14:00 WIT

Tiga Guru Kepulauan Aru Lolos Finalis Apresiasi GTK Maluku 2026, Siap Harumkan Nama Daerah

Monday, 16 November 2026 - 11:39 WIT

Wali Kota Ambon Apresiasi Kader Posyandu dan PKK, Perkuat Upaya Penurunan Stunting

Berita Terbaru

Promosi

DPRD Maluku Minta APBD 2027 Fokus Pemerataan Pembangunan

Wednesday, 18 Nov 2026 - 14:27 WIT

Daerah

PEMKAB ARU TEGASKAN: KUOTA CPNS TIDAK DITUTUP 20 TAHUN!

Tuesday, 17 Nov 2026 - 20:49 WIT