IM, AMBON-Ternyata kucuran dana gempa di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) baru tahap reguler, sedangkan tahap kedua berupa dana stimulan untuk warga terdampak bencana alam itu belum dilakukan.
Hal itu mengindikasikan total dana berukuran “jumbo” senilai Rp 167 miliar itu masih banyak mengendap di BNI 46 dimana dana milik pemerintah pusat itu dititipkan.
Pengamat ekonomi Maluku Yusri M Jusuf menduga ada unsur kesengajaan di balik lambatnya realisasi dana tersebut.
“Bisa saja dikondisikan oleh pihak BNI dan Pemda dengan alasan macam-macam. Kekurangan tenaga teller lah, nama ganda lah dan lain-lain,” ujarnya kepada infomalukunews.com, Sabtu (27/3/2021).
Bukan hendak menuding, lanjut Yusri, dana senilai Rp 167 miliar itu tentu bukan jumlah yang sedikit. Jika dimanfaatkan sementara waktu bisa menguntungkan pihak bank maupun pemerintah daerah (Pemda) sebagai pemilik dana.
Menurut Yusri dana bencana alam bersifat urgen atau mendesak untuk dikucurkan. Jika terlambat direalisasi patut diduga ada intervensi pihak-pihak tertentu untuk dimanfaatkan di luar peruntukannya.
Sebagaimana perintah Presiden Jokowi, bila perlu pemerintah daerah ikut menalangi dana tersebut. Namun alih-alih ikut menalangi, semua dana itu ditanggulangi pemerintah pusat.
Ketika ditanyakan apakah dimanfaatkan bisa dalam bentuk deposito, pinjaman ke pihak ketiga dengan bunga tertentu, Yusri enggan memastikan.
“Ya silahkan diterjemahkan seperti apa lah,” sentil Yusri.
Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Malteng Umar Sopalatu mengaku total dana untuk daerah itu mencapai Rp 167 miliar.
“Dari dana itu ada reguler dan ada mandiri,” jelas Sopalatu dihubungi terpisah di kantornya Selasa (23/3/2021).
Menurutnya, bantuan dana reguler ini yang sementara jalan di lapangan pada 6 kecamatan sebesar Rp 15 miliar lebih. Masing-masing Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, Salahutu, Saparua, Saparua Timur dan Kobi.
“Tapi masih tahap I yaitu 50 persen. Karena sesuai juknis harus bertahap 50, 30, dan 10 persen,” jelasnya lagi.
Di samping itu, untuk kelompok Mandiri baru realisasi sebanyak Rp 5 miliar lebih mendekati Rp 6 miliar.
Untuk kelompok ini juga diakui Sopalatu mengalami keterlambatan realisasi disebabkan data kelompok tersebut belum semuanya terkover.
Dia menambahkan selain data kelompok penerima bantuan (KPB) belum semua terkover data tim pendamping lapangan (TPL) yang terdiri dari 100 orang fasilitator itu juga belum semuanya divalidasi.
“Jadi lambatnya juga dari pihak bank sendiri,” katanya.
Sebelumnya Kepala Pelaksana Tugas (Kalak) BPBD Malteng Abdul Latif Key mengatakan, penyaluran dana gempa bumi di daerah itu telah maksimal dilakukan.
Namun sejumlah kendala masih ditemukan baik dari kelompok penerima bantuan (KPB) maupun BNI KCP Masohi.
Dari pihak KPB atau masyarakat jelas Abdul Latif, banyak berkas persyaratan yang tidak sesuai dengan SOP BNI untuk penyaluran dana tersebut.
Abdul Latif Key menilai kinerja KCP BNI Malteng relatif lambat dalam pencairan dana gempa. Karena itu dia menyarankan tenaga teller perlu ditambah.
“Untuk BNI Masohi Kita hanya minta kalau bisa ini disampaikan ke BNPB maupun BNI Pusat supaya teller bank ditambah,” kata Abdul Latif di Masohi, Rabu (24/3/2021).
Namun dia tidak menepis adanya fakta kesalahan administrasi di kelompok masyarakat. Hal itu menjadi kendala dalam realisasi bantuan oleh pihak bank.
“Menurut BNI 90 persen dari berkas-berkas itu tidak sesuai dengan juknis. Ada yang copy paste, masyarakat hanya kasih masuk tapi tidak teliti,” ujarnya.
Maka itu pihaknya, sambung dia, telah meminta para fasilitator dan pendamping untuk memperbaiki berkas persyaratan milik KPB.
Termasuk persyaratan secara pribadi seperti KTP, kartu KK. Walau makan waktu namun itu ketentuan Bank, bahwa semua harus ber-KTP, ber-KK dan sebagainya.
“Yang jadi keberatan bank, masa satu berkas tanda tangan beda-beda, kalau beda sedikit mungkin. Tapi ini bedanya jauh,” ingat Kalak BPBD Malteng itu.
Menurutnya, fasilitator atau pendamping dari BPBD Provinsi harus lebih teliti terkait berkas permohonan bantuan dana gempa masyarakat.
Karena jika tidak sesuai standar bank, berkas-berkas itu akan dikembalikan guna diperbaiki. Dan tentu saja, kata dia, akan memakan waktu.
Dikonfirmasi, Kepala KCP BNI Masohi, Efendy membenarkan pihaknya menerapkan standar yang cukup ketat. Jika berkas masyarakat tidak sesuai harus dikembalikan.
Sedangkan tenaga teller dan costumer service harus ditambah seperti keinginan BPBD Malteng menurut Efendy, sesuai SOP pihaknya hanya satu teller dengan satu costumer service untuk melayani pencairan dana gempa.
Sehingga penambahan tenaga teller belum diperlukan di KCP BNI Masohi. Jika dibutuhkan teller yang membidangi pelayanan nasabah dapat diperbantukan.(pom)
