Dana BOS Puluhan Miliar di SBB “Gelap”

- Publisher

Thursday, 4 July 2019 - 16:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Andarias Kolly, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten SBB

Andarias Kolly, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten SBB

IM, Ambon -Pengelolaan dana BOS tahun 2017 oleh Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diduga terjadi penyelewengan. Tak ada laporan keuangan alias ‘gelap’.

Hasil audit BPK RI Tahun 2018 pengelolaan dana tersebut oleh dinas terkait tidak sesuai mekanisme yang sudah diatur.

Dalam laporannya, BPK RI menyatakan tidak ada pertanggungjawaban Pemda berupa laporan keuangan.

“Dana BOS senilai Rp 24.972.040.000,00 tidak dilakukan sesuai mekanisme dan tidak disajikan dalam laporan keuangan daerah,” tulis laporan BPK RI sesuai data yang dikantongi media ini, awal Juni lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD SBB Andarias Kolly mengaku jika itu temuan BPK dan tidak diselesaikan oleh Pemda, maka pantas dilapor ke institusi hukum.

Namun menurut dia, masih ada mekanisme yang harus ditempuh lebih dulu sebelum dilaporkan untuk proses hukum.

“Nanti kita hearing dulu, karena ada mekanisme. Tapi kalo beta pu mau bawa aja ke ranah hukum. Mereka yang terlibat harus bertanggungjawab atas kasus ini,” tegas politisi PDIP itu dihubungi melalui telepon seluler medio Juni.

Kolly mengaku banyak temuan dugaan penyelewengan keuangan di sektor dendidikan di daerahnya. Yang diungkap lewat laporan masyarakat, laporan guru sekolah maupun temuan komisinya sendiri ketika reses.

Ketua DPRD SBB Hans Rutasouw mengaku, rekomendasi BPK RI terkait temuan lembaga auditor itu tetap selalu jadi agenda pembahasan.

Namun dia mengklarifikasi dugaan dana BOS tersebut bermasalah. Karena disebut-sebut tidak dibahas sebagai salah satu pendapatan di APBD, sehingga diduga masuk ‘jalur belakang’ alias gelap.

Menurutnya, uang tidak masuk ke rekening kas daerah, tapi langsung ke rekening masing-masing sekolah. Dengan begitu, otomatis tidak tampak pada batang tubuh APBD baik besaran maupun dinas pengelolanya.

“Tidak dimasukkan dalam mekanisme APBD karena, fisik dananya memang tidak masuk ke kas daerah. Makanya tidak dimasukkan dalam pos penganggaran untuk dinas pendidikan,” katanya.

Namun dana itu dikelola oleh sekolah setelah dicairkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Setelah digunakan sekolah kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pendidikan Kabupaten SBB, untuk diterbitkan SP3B untuk disampaikan ke bagian akuntansi Pemda SBB.

Dengan begitu menurut Rutasouw, hanya dua pihak yang harus bertanggungjawab, yakni sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. DPRD, sebut dia, hanya berkewenangan merekomendasi masalah ini diselesaikan oleh pemda dan dinas terkait.

Terkait langkah hukum jika itu memang temuan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten SBB, Rutasouw mengamini dugaan kasus ini diproses hukum.

“Kalau memang seperti itu, iya hukum harus jalan. Kewenangan kita hanya berikan rekomendasi untuk diperbaiki, tapi kalau ternyata tidak, maka langkah hukum,” ujarnya.(pom)

Berita Terkait

KPU Bursel Sosialisasi Visi-Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai RPJPD
Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku
Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Kapolri Ingin Polri Jadi Organisasi Modern
Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN
Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021
Sejumlah Nama di Balon Walikota Ambon. Rahayaan : Kepentingan Politik Individu Jangan Korbankan Birokrasi dan Rakyat
Didepan Kantor Kejati Maluku, PMPI Desak Mendagri Copot Pj Gubernur Maluku
Kepulangan Jamaah Haji Kepulauan Aru di Sambut Rasa Syukur.
Berita ini 479 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 17 July 2024 - 20:27 WIT

KPU Bursel Sosialisasi Visi-Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai RPJPD

Wednesday, 17 July 2024 - 19:59 WIT

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 17:23 WIT

Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Kapolri Ingin Polri Jadi Organisasi Modern

Wednesday, 17 July 2024 - 17:13 WIT

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 July 2024 - 16:53 WIT

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 July 2024 - 16:04 WIT

Didepan Kantor Kejati Maluku, PMPI Desak Mendagri Copot Pj Gubernur Maluku

Wednesday, 17 July 2024 - 15:45 WIT

Kepulangan Jamaah Haji Kepulauan Aru di Sambut Rasa Syukur.

Wednesday, 17 July 2024 - 14:35 WIT

Usai Pimpin Upacara, Pangdam Pattimura Terima Bantuan Mobil dan Berikan Penghargaan kepada PLN

Berita Terbaru

Headline

Hoax.! JAR Jadi Dubes. Ali Rumauw : JAR Tetap Maju Cagub Maluku

Wednesday, 17 Jul 2024 - 19:59 WIT

Headline

Pedagang di Amplaz Gugat ke PTUN

Wednesday, 17 Jul 2024 - 17:13 WIT

Headline

Prajurit Pattimura Terima Sosialisasi Permenhan Nomor 18 Tahun 2021

Wednesday, 17 Jul 2024 - 16:53 WIT