Infomalukunews.com, Ambon,–Cilaka! Isu dugaan intervensi “Ny Yeni Rosbanyani”, istri Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir Asri Arman, dalam urusan pemerintahan daerah mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai keterlibatan keluarga kepala daerah dalam pengambilan keputusan birokrasi berpotensi merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengamat Kebijakan Publik Ardi Lubis di Ambon Kepada Media Minggu (15/3/26), Mengatakan Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kewenangan pengambilan kebijakan berada pada pejabat yang memiliki jabatan struktural dan dasar hukum yang jelas. Istri kepala daerah pada prinsipnya hanya memiliki peran dalam organisasi kemasyarakatan seperti PKK atau Dekranasda yang bersifat sosial dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, jika terdapat dugaan campur tangan dalam penentuan kebijakan, pengaturan proyek, maupun intervensi terhadap pejabat daerah, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi merusak integritas birokrasi, tegasnya.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa keterlibatan pihak non-struktural dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkup pemerintahan daerah, mulai dari pengaturan proyek hingga penempatan jabatan strategis. Kondisi ini dikhawatirkan menekan independensi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya bekerja berdasarkan aturan dan mekanisme birokrasi, bukan arahan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.
Secara hukum, praktik semacam ini juga berisiko menimbulkan persoalan serius apabila terbukti berkaitan dengan pengaturan proyek atau kepentingan tertentu yang merugikan negara. Aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pemerintahan daerah apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum aparat penegak Hukum Harus turun Tangan untuk priksa “Ny Yeny Rosbayani.
Lubis menegaskan bahwa menjaga jarak antara kekuasaan publik dan kepentingan keluarga pejabat merupakan hal penting untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Jika dugaan intervensi ini benar terjadi, maka diperlukan klarifikasi terbuka dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait tudingan tersebut. Namun masyarakat berharap agar seluruh penyelenggara pemerintahan tetap berpegang pada aturan hukum dan prinsip profesionalitas demi menjaga integritas birokrasi di daerah.(IM-03)
