IM-Ambon-Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah melimpahkan perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.
Pelimpahan perkara tersebut dilakukan oleh Tim Penuntut Umum yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru Fauzan Arif Nasution, SH dan diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Ambon, Senin 22/01/2024 sekitar pukul 09.00 WIT.
Selain melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan, Penuntut Umum juga menyerahkan Surat Dakwaan terhadap lima orang terdakwa dalam perkara tersebut masing-masing Mustafa Darakay, Muhammad Adjir Kadir, Yoseph Sudarso Labok, Kenan Rahalus dan Tina Jofita Putnarubun.
Adapun pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada kelima orang terdakwa yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
PLT Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina, SH, MH kepada wartawan membenarkan bahwa kelima terdakwa saat ini masih menjalani penahanan rutan setelah sebelumnya ditahan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2024.
“Kelimanya ditahan pasca pelimpahan perkara ke pengadilan maka kewenangan penahanan terhadap kelima terdakwa beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,” kata Latuconsina.
Lanjutnya, setelah pelimpahan perkara maka selanjutnya Penuntut Umum Kejari Aru menunggu penetapan hari sidang dan penetapan majelis hakim dari Pengadilan Tipikor Ambon untuk memulai persidangan perkara tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menahan lima terdakwa dugaan korupsi pada Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pada Rabu 17/01/2024 lalu.
Kelimanya ditahan lantaran diduga terlibat dalam perkara Tipikor penyalagunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepualaun Aru tahun 2020 pada Komisioner KPU yang mana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar berdasarkan hitungan BPK RI. (IM-Kiler)
