IM, PIRU-
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Jamadi Darman mengatakan kalau fungsi DPRD hanya menetapkan anggaran dan diserahkan ke pemda untuk mengelolanya.
Hal ini disampaikan Jamadi dalam Forum Mali Ite Jadi Esa, menggandeng Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa dan Barisan Muda Kapitang Jongker yang menggelar diskusi tentang bantuan sosial covid19 pemerintah daerah pada Sabtu (16/5/2020) melalui zoom meeting.
“DPRD tidak bisa sampai memberi bantuan dari anggaran yang di tetapkan tersebut. Mengenai pembagian itu urusan Pemda SBB,” kata anggota DPRD SBB Fraksi Partai Amanat Nasional itu.
Menurut dia DPRD hanya menetapkan data sesuai pengajuan pemda. Kalau pun ada masalah dengan anggaran tersebut apalagi apabila ada permasalahan d ilapangan itu urusan Pemda.
Ketua Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM), Zulfahmi Wanci, mengatakan kalau bantuan sosial sembako di Manipa dipenuhi dengan pembohongan dan pencurian.
Olehnya itu, kata dia, bantuan masyarakan akan dikembalikan kalau tidak sesuai dengan data dan porsi masyarakat Manipa.
“Bagimana saya tidak mengatakan kalau itu pencurian dan pembohongan. Beras yang diata 10 kg hanya diberikan 5 kg. Susu yang seharusnya 2 kaleng, mereka hilangkan satu kaleng. Ditambah lagi ada pemerasan uang dengan alasan uang penataan dan transportasi. Jadi ini saya mengangap cacat. Belum lagi di desa jumlah tidak sesuai dengan harapan. Manipa sebesar itu hanya dapat 200 KK, inikan aneh,” kata Fahmi Wanci penuh curiga.
Sementara Kepala dinas Sosial SBB, Joshep Rahanten mengatakan kalau Pemerintah daerah SBB dalam waktu dekat akan ada bantuan untuk empat kecamatan yang di prioritaskan terlebih dahulu, salahsatuya kecamatan Manipa.
“Bantuan tahap pertama kemarin memang ada kesalahan data dan data tersebut saya baru dapat sekarang. Dan kesalahan data itu dari desa dan kecamatan kita dikabupaten kan menerima saja memberi bantuan sesuai data,” kata Joshep dalam diskusi.
Ketua Forum Mali Ite Jadi Esa, Usman Warang, dalam tanggapannya meminta pemerintah derah tidak melempar kesalahan ke camat dan kepala desa. Pemda juga jangan merasa tidak bersalah, karena yang mengatur semunya itu pemda pihak kecamatan dan desa hanya melaksanakan tugas.
“Pemda jangan merasa benar. Harusnya pemda kroscek, apabila ada kealahan di data, harus diselidiki lagi. Karena kecamatan dan desa itu pelaksana saja. Pemda harus yang lebih teliti, kalau bantuan hanya sebagian kan semua orang dapat kenal dampak Covid. Nanti terjadi kecemburuan sosial di masyarakat karena ada yang dapat ada yang tidak dapat” tambah Usman Warang.
Sedangkan Ketua Pembina Barisan Muda Kapitang Jogker, Abdul Rasyid Kotalima, mengatakan pemerintah daerah terutama Bupati Yasin Payapo jangan coba-coba melakukan penipuan terhadap masyrakat Manipa.
Banyak kesalahan yang dia buat di Manipa, proyek seperti jalan lingkar Manipa sampai sekarang tidak beres. Jadi jangan lagi dia adudomba masyarakat Manipa dengan bantuan yang tidak sesuai dengan harapan.
“Yasin Payapo harus tahu bahwa sebagian besar Masyarakat Manipa itu pilih dia jadi Bupati. Dia harus bersyukur dan terimah kasih kepada masyarakat Manipa, sekarang orang lagi butuhkan kalau tidak sesuai saya sarankan untuk kembakikan bilaperlu lempar balik bantuan bantua itu Bupati karna itu menghina orang Manipa” tambah Mantan Anggota DPRD Provinsi 2014-2019.(pom)
