Infomalukunews.com, Ambon–Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), La Hamidi terpaksa memutuskan untuk mengalihkan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (PNS) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel dari Bank Maluku ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Ekspres.
Hal itu diungkapkan Bupati saat di wawancari media ini, Jumat (31/10/2025), menurutnya, hal itu dilakukan demi menjaga dan menyelamatkan marwah pemerintah daerah Kabupaten Bursel dari sejumlah kredit macet yang dilakukan ASN lingkup Pemkab Bursel.
“Sebanyak 52 persen pegawai Negeri yang ada di Bursel melakukan kredit di Modern, akibatnya pada tahun 2025 Bank Maluku-Malut tidak lagi melakukan pemotongan lewat bendahara Pemda Bursel, untuk menyelesaikannya dengan Bank Modern,” ucapnya.
Tapi kata La Hamidi, ditahun-tahun sebelumnya hal itu berjalan dengan normal, Namun, setelah dirinya menjalankan tugas di tahun 2025 kurang lebih baru satu bulan pihak Bank Modern mendatangi Sekertaris Daerah (Sekda) dan kepala Keuangan.
“Kedatangan mereka untuk meminta bantu agar melakukan mediasi dengan Bank Maluku-Malut, karena Bank Maluku-Malut tidak mau melakukan pemotongan seperti biasanya,” jelas Bupati.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jeane Rinsampessy, pada Kamis, 31 Juli 2025, mengatakan sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Modern Ekspres untuk gaji di Dinas Pendidikan dialihkan di tahun 2022 pada pemerintahan Bupati, Safitri Malik Soulisa tapi tidak ada masalah.
“Jadi totalnya 3 OPD yang saat ini gajinya telah dialihkan ke Bank Modern,” urai Rinsampessy.
Menurutnya, keputusan berat ini sebenarnya bupati, La Hamidi tidak ingin melanjutkan PKS yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. Namun keputusan ini, terpaksa harus ditempuh orang nomor satu di Fuka Bipolo ini, lantaran sekitar 52 hingga 57 persen ASN di lingkup Pemkab Bursel mempunyai kredit di Bank Modern.
“Sebelum mengambil langkah pemindahan gaji, pak Bupati selaku kepala daerah telah memanggil Kepala Bank Maluku dan Malut cabang Namrole untuk meminta bantuannya, agar bendahara dapat memotong setoran kredit dan ditransfer ke rekening Bank Modern, yang ada di Bank Maluku dan Malut,”
“Tapi Kepala Bank Maluku-Malut cabang Namrole berprinsip itu, harus PKS antara Bank Maluku-Malut pusat dan Bank Modern pusat yang hingga kini tak kunjung ada dan alasan lainnya. Tapi hal ini ternyata bisa dilakukan di Kabupaten lain, tanpa ada PKS dari pusat, salah satu contoh di Kabupaten Buru,” ujar orang nomor satu di BPKAD Bursel ini.
Ada pun langkah ini lanjut Rinsampessy, tidak bertujuan untuk mematikan bisnis perbankan Bank plat merah ini, melainkan memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi.
“Pengalihan pembayaran gaji sejumlah OPD dilakukan sehingga setoran kreditnya bisa langsung dipotong di Bank tersebut dan ternyata pengalihan pembayaran gaji juga memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, yang dapat membantu meningkatkan PAD kita,” ucap Rinsampessy.
Dia menjelaskan, untuk gaji Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, itu nanti Bank Maluku-Malut memotong setoran kredit mereka dulu baru sisanya bendahara pengeluaran OPD yang berkewajiban memotong gaji, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penampung Bank Modern yang ada di Bank Maluku-Malut, lalu sisanya masuk ke rekening masing-masing.
“Pembayaran gaji di daerah lain tidak hanya di Bank plat merah saja, tetapi juga di Bank lainnya. Dan diharapkan dari pengalihan pembayaran gaji di Bank Modern bisa mempercepat proses pembayaran gaji ASN, ” kata wanita yang akrab di sapa Nane ini. (IM-03).
