Anggaran Bumdes Liang Diduga Dikelola Tidak Transparan, Polisi Diminta “Usut”

- Publisher

Tuesday, 25 February 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Infomalukunews.com, Ambon- Penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease diminta mengusut pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari Negeri Liang, Kecamatan Salahuttu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Sebab, sejumlah anggaran yang dikucurkan dari ADD dan DD untuk kegiatan Bumdes, selama ini tidak pernah diketahui masyarakat. Bahkan, setiap tahun dianggarkan untuk mengelolaan Bumdes tersebut, namun untuk hasilnya tidak pernah dibuat pertanggungjawaban pihak pengelola.

Kuasa hukum masyarakat Negeri Liang, M.R Tuharea, kepada BeritaKota Ambon, menuturkan, di Negeri Liang, sarat masalah dalam pengelolaan keuangan Desa. Baik itu pengelolaan ADD dan DD dalam beberapa tahun terakhir yang sudah dilaporkan ke Kejari Ambon dan Polresta Pulau Ambon, bahkan ada pun pengelolaan Bumdes.

Misalnya, kata Tuharea, Bumdes dianggarkan untuk membeli Banana Boat yang digunakan untuk usaha rekreasi di pantai. Anggaran ini dialokasikan tiap tahun, namun sejauh ini tidak ada masukan apapun di dalam Negeri.

“Nah, mewakili masyarakat Liang, kita mempertanyakan anggaran pendapatan negeri dari Banana Boat ini, sejauh ini selalu dianggarkan tapi tidak ada masukan ke kas Negeri, kita harap penyidik kepolisian segera usut masalah ini,” ungkap Tuharea, Minggu, (23/2).

Mirisnya lagi, kata Tuhare, sudah empat tahun terakhir, anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Liang tidak pernah dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat sejumlah masyarakat geram dan bertanya tanya.

“Jadi banyak sekali persoalan di negeri Liang, kita minta Polresta Ambon dan Kejari Ambon dapat secepatnya mengusut kasus ini,” ujarnya.

Kata dia, terhadap laporan ADD dan DD Negeri Liang, saat ini sedang dalam perhitungan audit Inspektorat Malteng atas permintaan dari Kejari Ambon, meski begitu, Polresta Ambon beberapa pekan kemarin baru saja memeriksa sejumlah saksi di kasus ini.

“Jadi pada prinsipnya kita minta agar Polresta Ambon atau Kejari Ambon segera periksa lanjut laporan ADD dan DD yang dilapor masyarakat. Kita juga sudah mendengar kalau audit investigas ini segera selesai dihitung, karena itu mohon kerjasama dari aparat penegak hukum untuk segera tindaklanjut hasil audit tersebut. Dan kami pastikan hasil audit anggaran jika kelar pasti ditemukan penyimpangan, itu hemat kami,” pungkasnya.(TIM-IM).

Berita Terkait

PAN Tual Kawal Prabowo, Fokus Kelautan dan Perikanan
Dugaan Korupsi Mobil Box Aru, Johan Gongga Diperiksa Penyidik
DPRD Maluku Prioritaskan Pengawasan dan Pembahasan APBD Perubahan 2026
Guru SLB di Maluku Minim Sertifikasi, DPRD Minta Intervensi Pemprov
Respons Cepat Polda Maluku: pastikan Usut Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Brimob di Ambon
Kuasa Hukum Korban Longsor BTN Gadihu Resmi Seret Pengembang ke Polda Maluku
KEJARI SBB NAIKKAN KASUS SPPD FIKTIF DPRD KE TAHAP PENYIDIKAN, 8 SAKSI DIPERIKSA
Bukan Lagi Ngajar Biasa: Guru Tual Dibekali AI Bikin Buku Ajar Keren
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Monday, 25 May 2026 - 23:41 WIT

PAN Tual Kawal Prabowo, Fokus Kelautan dan Perikanan

Monday, 25 May 2026 - 23:37 WIT

Dugaan Korupsi Mobil Box Aru, Johan Gongga Diperiksa Penyidik

Monday, 25 May 2026 - 23:35 WIT

DPRD Maluku Prioritaskan Pengawasan dan Pembahasan APBD Perubahan 2026

Monday, 25 May 2026 - 20:47 WIT

Guru SLB di Maluku Minim Sertifikasi, DPRD Minta Intervensi Pemprov

Monday, 25 May 2026 - 19:38 WIT

Kuasa Hukum Korban Longsor BTN Gadihu Resmi Seret Pengembang ke Polda Maluku

Berita Terbaru

Daerah

PAN Tual Kawal Prabowo, Fokus Kelautan dan Perikanan

Monday, 25 May 2026 - 23:41 WIT