IM-Elpaputih;- Masuknya sejumlah wilayah di dari Kabupaten Maluku Tengah Ke Kabupaten SBB sejak Tahun 2012 membawa dampak dilematis, pasalnya selain masih terjadi klaim batas wilayah, juga masih terjadi rancunya wilayah pelayanan, sehingga memunculkan kritik kepada Pemerintah Daerah yang dinilai kurang perhatian terhadap pelayanan Masyarakat.
Karena persoalan ini, maka salah satu Pemuda Desa Sanahu, Stenly Saparuane dalam rilisnya kepada media ini, Minggu (22/8/2021), meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, untuk memberikan perhatian kepada dua sekolah yang terletak di Desa Sanahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, yakni SD Inpres Sanahu dan dan SMP Negeri 3 satu atap ( Teluk Elpaputih).
Menurut Saparuane, meski berada di wilayah Kabupaten SBB tetapi status sekolah- sekolah tersebut dikelola oleh Pemda Maluku Tengah, sehingga pengelolaan tersebut juga tidak maksimal, karena ada berbagai persoalan disekolah tersebut salah satunya adalah masalah kekurangan Guru.
Selain itu, status Kepala Sekolah SMP Negeri 3 satu atap, Teluk Elpaputih sejak Tahun 2015 hingga kini masih Pelaksana Harian.
Karena persoalan ini, maka Saparuane dan Masyarakat Desa Sanahu menginginkan Pemda SBB segeta mengambil alih pendidikan di 2 sekolah tersebut sehingga bisa memberikan perhatian yang maksimal.
Ketika persoalan ini dikonfirmasikan ke Camat Elpaputih, Julie Nahuway, SSTP, Nahuway menyatakan, kemarin dalam rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, dirinya sudah tegas mengatakan bahwa status pendidikan di tiga Desa yakni Elpaputih, Wasia dan Sanahu yang notabene masuk wilayah Kabupaten SBB masih berstatus Maluku Tengah.
Menurut Nahuway, pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa sudah sering berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan ( Musrenbang) Kabupaten SBB untuk mengusulkan percepatan peralihan pendidikan dari Maluku Tengah ke SBB, pasalnya kondisi pendidikan di 3 Desa tersebut sangat memprihatinkan.
Bahkan Nahuway mengungkapkan, dirinya telah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB untuk bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Maluku Tengah mengapa sampai belum ada pengalihan pendidikan ke SBB.
“permasalahannya dimana? kalau belum mendapatkan kejelasan maka Pemda SBB harus meminta kepada Pemprov Maluku untuk memfasilitasi penyelesaian P3D khususnya pendidikan, supaya Masyarakat di 3 Desa dapat merasakan pelayanan pendidikan yang sama dengan Masyarakat SBB lainnya” jabarnya.
Bahkan Nahuway menyarankan, jika proses P3D dirasakan terlalu rumit oleh Dinas Pendidikan, maka Pemda SBB harus mempersiapkan anggaran untuk bangun sekolah baru dan mempersiapkan guru- guru dari SBB sebagai sekolah bandingan, dengan langkah tersebut maka sekolah yang dikelola oleh Malteng tersebut akan tutup dengan sendirinya pasalnya wilayah dan penduduk nya adalah Warga SBB.
” Itu saran Saya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB yang punya kewenangan, karena sebagai Camat Saya sifatnya hanya koordinasi” tutup Nahuway ( NK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
