InfoMalukuNews.com, Dobo – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, akhirnya memberikan penjelasan terkait mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kepulauan Aru. Ia menegaskan bahwa penerimaan pegawai harus berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, bukan semata-mata keinginan atau tuntutan masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam percakapan melalui sambungan telepon WhatsApp dengan Infomalukunews.com, Rabu (18/11/2026), Bupati Timotius Kaidel menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pegawai yang tersedia, serta kebutuhan tenaga pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kabupaten Kepulauan Aru bersama sejumlah daerah lainnya telah mengalami kelebihan kapasitas pegawai, khususnya pada tenaga teknis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan penerimaan pegawai baru.
BELANJA PEGAWAI ARU CAPAI 44 PERSEN
Bupati menjelaskan, kebijakan penataan pegawai juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Dalam Pasal 146 UU HKPD, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total belanja APBD, dengan masa penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan pada 5 Januari 2022.
Artinya, batas waktu penyesuaian tersebut jatuh pada tahun 2027.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Bupati, belanja pegawai Kabupaten Kepulauan Aru saat ini telah mencapai sekitar 44 persen dari total APBD.
Dengan demikian, apabila ketentuan maksimal 30 persen diberlakukan, terdapat selisih sekitar 14 persen yang harus disesuaikan.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
JUMLAH PEGAWAI MENINGKAT TAJAM
Lebih lanjut, Timotius Kaidel membuka gambaran mengenai perkembangan jumlah pegawai di Kabupaten Kepulauan Aru.
Ia menyebutkan, sejak tahun 2003 hingga 2023, jumlah pegawai tercatat sekitar 2.700 orang. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut melonjak menjadi kurang lebih 3.800 orang.
Dengan perkembangan penerimaan pegawai berikutnya, jumlah keseluruhan pegawai kini disebut mendekati angka 6.000 orang.
Kondisi tersebut, menurut Bupati, harus menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum pemerintah daerah membuka rekrutmen pegawai baru.
Ia menegaskan, apabila setiap tahun seluruh lulusan sarjana hanya berharap menjadi CPNS, sementara formasi yang tersedia terbatas dan jumlah pegawai daerah sudah cukup besar, maka persaingan mendapatkan pekerjaan akan semakin berat.
SARJANA JANGAN HANYA BERGANTUNG PADA CPNS
Bupati juga mengajak para lulusan perguruan tinggi agar mulai membuka wawasan dan menciptakan peluang pekerjaan melalui sektor lain.
Menurutnya, lulusan sarjana tidak harus selalu menggantungkan masa depan pada pekerjaan sebagai ASN. Peluang berwirausaha dan mengembangkan usaha mandiri perlu menjadi pilihan.
Selain itu, masuknya investasi ke Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah harus berani menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat, meskipun kenyataan tersebut tidak selalu menyenangkan untuk didengar.
“Lebih baik kita mengatakan sesuatu yang pahit didengar, tetapi memiliki manfaat, daripada berbicara bagus-bagus tetapi tidak bisa direalisasikan,” demikian penegasan Bupati sebagaimana disampaikan dalam percakapan tersebut.
KEBIJAKAN BUKAN UNTUK POPULARITAS POLITIK
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penataan dan pembatasan penerimaan pegawai bukan semata-mata untuk mencari popularitas ataupun kepentingan politik ke depan.
Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang harus diambil demi kepentingan masyarakat luas serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Meski demikian, Bupati membuka ruang bahwa kebutuhan tenaga tertentu tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan, terutama tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga pendidik atau guru.
Dengan demikian, penataan pegawai bukan berarti mengabaikan kebutuhan pelayanan publik, melainkan memastikan penerimaan tenaga baru benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman masyarakat bahwa penerimaan CPNS tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan daerah, ketersediaan formasi, dan kemampuan APBD.(IM-DW (






