Sampah Menumpuk di Namrole, Gaji Petugas Kebersihan Belum Dibayar

- Publisher

Wednesday, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com,Namrole – Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Buru Selatan. Sejumlah titik di wilayah Namrole, ibu kota kabupaten, terlihat dipenuhi tumpukan sampah yang belum terangkut.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Warga pun mengeluh dan berharap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera mengambil langkah konkret agar pengangkutan sampah kembali berjalan normal.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, pemerintah daerah telah menetapkan jadwal pembuangan sampah bagi masyarakat pada pukul 05.30 WIT. Namun, masih ditemukan warga yang membuang sampah di luar waktu yang ditentukan, sehingga turut memengaruhi ketertiban dan kebersihan lingkungan.

 

Menanggapi kondisi itu, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Prof. Ali Awan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/7/2026), mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup, pihak ketiga, dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi.

“Kami sudah rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, pihak ketiga, dan pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan,” ujar Ali Awan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan, Dedi Seleky, mengaku saat dikonfirmasi sedang mengikuti rapat bersama Plt. Sekda. Ia mengaku telah menginstruksikan pihak outsourcing agar segera mengangkut sampah yang menumpuk.

“Sementara saya sedang rapat bersama Pak Sekda. Sudah diperintahkan kepada pihak outsourcing agar segera mengangkut sampah,” jelasnya.

Gaji Petugas Kebersihan Belum Dibayar

Di balik menumpuknya sampah, muncul persoalan lain yang diduga turut memengaruhi pelayanan kebersihan, yakni keterlambatan pembayaran upah petugas kebersihan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jefri Hungan, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa para petugas kebersihan belum menerima gaji sejak Juni hingga memasuki Juli 2026.

Kondisi tersebut diduga berdampak terhadap kelancaran aktivitas petugas di lapangan, khususnya pelayanan pengangkutan sampah.

Menurut keterangan yang diperoleh, para petugas sebelumnya telah menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah kepada PPK. Namun, PPK menyebut penyelesaian pembayaran merupakan kewenangan pihak terkait, sehingga dirinya tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.

Sementara itu, pihak outsourcing yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tenaga kebersihan hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi.

Masyarakat Minta Pemerintah Bertindak

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tidak hanya memerintahkan pengangkutan sampah, tetapi juga segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi petugas kebersihan, termasuk memastikan hak-hak mereka dibayarkan sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan tenaga kebersihan melalui pihak ketiga agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Sebab, keberhasilan menjaga kebersihan Kota Namrole tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat membuang sampah sesuai jadwal, tetapi juga pada kepastian dukungan operasional, ketersediaan petugas, serta kelancaran pembayaran hak tenaga kebersihan.

Jangan sampai persoalan administrasi dan keterlambatan pembayaran upah justru berujung pada terganggunya pelayanan publik, sementara masyarakat harus menanggung dampak menumpuknya sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. (IM-RB)

Berita Terkait

Gubernur Maluku Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Tak Akan Lindungi Aparatur yang Melanggar
Wattimena: Perdamaian Bukan Sekadar Narasi, Harus Nyata dalam Kehidupan Orang Basudara
RAHMAT BASIHA SELAKU MDP MUHAMMADIYAH, BUKAN PELAKSANA PROYEK: KEPSEK APRESIASI DUKUNGAN DAN PENGAWASAN REVITALISASI SD 2 ASAUDE.
Ketua STIA Trinitas Ambon Apresiasi Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Soroti Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Maluku
KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA TETAPKAN SATU TERSANGKA DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LAPEN TAHUN ANGGARAN 2025, KERUGIAN NEGARA CAPAI RP2,48 MILIAR.
Gubernur Hendrik Lewerissa Serahkan Kunci Rumah Layak Huni kepada Warga di Hative Kecil
Pemkab Bursel Ancam Putus Kontrak CV Triasa Mandiri, Gaji Petugas Menunggak
HUKUMAN BERAT MENANTI MANTAN KAPOLRI LSP! SIDANG KKEP DIGELAR AKHIR NOVEMBER 2026
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 06:44 WIT

Gubernur Maluku Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Tak Akan Lindungi Aparatur yang Melanggar

Friday, 20 November 2026 - 06:41 WIT

Wattimena: Perdamaian Bukan Sekadar Narasi, Harus Nyata dalam Kehidupan Orang Basudara

Friday, 20 November 2026 - 02:31 WIT

RAHMAT BASIHA SELAKU MDP MUHAMMADIYAH, BUKAN PELAKSANA PROYEK: KEPSEK APRESIASI DUKUNGAN DAN PENGAWASAN REVITALISASI SD 2 ASAUDE.

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIT

Ketua STIA Trinitas Ambon Apresiasi Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Soroti Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Maluku

Thursday, 19 November 2026 - 08:45 WIT

Gubernur Hendrik Lewerissa Serahkan Kunci Rumah Layak Huni kepada Warga di Hative Kecil

Berita Terbaru