Infomalukunews.com,Ambon – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku memperhatikan pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, diharapkan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026), di Ambon.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku dan turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Benhur mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, mulai dari proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus diselaraskan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Benhur mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi juga mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Maluku akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS.
Benhur juga menyebutkan, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berjalan efektif.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui daftar inventarisasi masalah tersebut, DPRD ingin memberikan penegasan terhadap arah kebijakan anggaran, terutama menyangkut distribusi belanja pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.







