InfoMalukuNews.com,Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang dinilai tidak sah. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Pemkot Ambon telah menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 10 November 2026.
Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon yang digelar pada Senin, 9 November 2026, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan dan memastikan setiap dokumen yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media menjelaskan, penyampaian laporan pengaduan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan negara dan daerah, khususnya terkait keabsahan dokumen pemerintahan serta potensi dampak terhadap keuangan daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut dan perlu mendapatkan perhatian serta pemeriksaan dari aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang tidak sah. Dalam persoalan ini, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan maupun penggunaannya.
Kedua, adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang berkaitan dengan penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut. Namun, mengenai benar atau tidaknya kerugian dimaksud, termasuk nilai kerugian yang ditimbulkan, masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.
Ketiga, terkait status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam pengaduan Pemkot Ambon, pihak tersebut disebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski demikian, Pemkot Ambon menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MENUNGGU TINDAK LANJUT POLRESTA AMBON
Hendrik menjelaskan, hingga saat ini Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses tindak lanjut sesuai mekanisme kepolisian.
Tahapan tersebut termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) serta penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan administrasi dan prosedur telah terpenuhi.
Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon saat ini adalah penyampaian surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026. Sementara itu, penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dan tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Pemkot Ambon juga menyatakan menghormati kewenangan serta independensi aparat penegak hukum dalam menangani setiap laporan maupun pengaduan masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif, sehingga seluruh persoalan dapat terungkap berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
Di sisi lain, Pemkot Ambon mengingatkan bahwa setiap pihak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PEMKOT MINTA MEDIA KEDepankan KETEPATAN INFORMASI
Dalam keterangan pers tersebut, Pemkot Ambon juga mengajak seluruh insan pers untuk mengedepankan ketepatan informasi, melakukan pemberitaan secara berimbang, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Pemkot, ketegasan dalam penegakan hukum harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang. Karena itu, setiap perkembangan perkara perlu disampaikan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi, bukan berdasarkan asumsi atau kesimpulan yang belum terbukti.
Pemkot Ambon menegaskan, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Kota Ambon memastikan perkembangan lebih lanjut terkait pengaduan tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah terdapat informasi resmi dan terverifikasi.(red)
