Infomalukunews.com, Ambon, — Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku akan menyerahkan kasus dugaan siswa siluman hingga pemotongan PIP dan tunjangan sertifikasi guru disunat kepada tim Pemprov Maluku untuk diproses.
“Jadi ditingkat kita, kita ambil keterangan dulu, kita lihat bukti-buktinya gimana, kalau memang ada pelanggaran itu dan terancam hukuman kita akan melaporkan ke atasan,”ujar Kabid GTK Dinas Pendidikan Maluku, Sabtu (24/1).
Ia bilang pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk pemberian sanksi yang bersifat ringan. Untuk sanksi sedang hingga berat kewenangan di pemprov Maluku. Jika Dieke bersalah pihak GTK akan menjatuhkan sanksi ringan sementara untuk sanksi sedang dan berat proses selanjutnya ditingkat pemprov.
Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sempat memeriksa Dieke Pariama, kepada Kepala SMA Negeri 14 Ambon. Dieke diperiksa terkait data siswa siluman hingga transparansi BOS.
“Iya benar yang bersangkutan sudah diperiksa di bidang GTK,”ujar Kabid GTK Dinas Pendidikan Maluku, Jefri Berhitu saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).
Ia bilang Dieke diperiksa terkait data siswa siluman dan transparansi terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Gedung Dinas Pendidikan Maluku pada Rabu (21/1).
Dieke dicecar belasan pertanyaan mulai dari transparansi BOS, total jumlah siswa, absensi siswa hingga data pokok pendidikan (Dapodik). Misalnya, jumlah siswa total 187 sesuai absensi namun membengkak menjadi 335 siswa di Dapodik tahun ajaran 2024-2025.
“Jadi kemarin fokus kami cuma dua materi, pertama soal data tambahan siswa alias siluman dan transparansi BOS, kalau soal PIP dan sertifikasi guru disunat kami baru dengar, nanti kami konfirmasi lagi kepada yang bersangkutan pada Senin,”ucapnya.
Ia berkata pihaknya akan menjatuhkan sanksi ringan kepada yang bersangkutan jika terbukti bersalah. Namun terkait sanksi sedang hingga berat kewenangannya berada di pemprov Maluku terkait proses pencopotan.
“Jadi ditingkat kita, kita ambil keterangan dulu, kita lihat bukti-buktinya gimana, kalau memang ada pelanggaran itu dan terancam hukuman kita akan melaporkan ke atasan,”imbuh dia.
Kepala SMA Negeri 14 Dieke Pariama diduga bersekongkol dengan operator sekolah membuat data siluman siswa. Data itu mereka buat untuk menambah jumlah siswa agar menggenjot BOS alias gemuk
Untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan nilai yang terbilang fantastis. Dieke dan operator memasukan data siluman siswa dari total berjumlah 187 siswa menjadi 335 siswa.
Usai merampungkan seluruh data siluman siswa, data tersebut kemudian dimasukkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2024-2025.
“Misalnya, tidak ada siswa tapi namanya ada dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tahun ajaran 2024-2025. Dimana sesuai absen siswa berjumlah total 187, tapi di Dapodik tercatat melambung total 335 orang,”kata sumber yang enggan namanya dipublikasi.
Ia bilang data siluman siswa bervariatif. Misalnya, jumlah siswa yang hanya berkisar tiga ratus orang lalu diambil dan dimasukan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tujuannya, kata dia untuk mendapatkan kucuran BOS yang melimpah.
Praktik kotor tersebut yang dilakukan di lembaga pendidikan tersebut demi meraup cuan yang diklaim untuk memperkaya diri.
“Jadi dihitung saja kalau jumlah siswa dari 187 jadi 335 orang, berapa uang yang didapat,”ucapnya.
Ia menambahkan guru dan pegawai di lembaga pendidikan SMA Negeri 14 di Kawasan Passo geram dan meminta praktik haram tersebut segera diusut tuntas sehingga tidak merusak citra pendidikan di Maluku.
Kepala SMA Negeri 14 Ambon, Dieke Pariama yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait pembuatan data siluman siswa untuk mendatangkan BOS yang terbilang besar belum hingga pemotongan dana PIP dan tunjangan sertifikasi guru yang diduga disunat belum merespons.(IM-03)
