Tak Adil Mudik Gratis, HMPM Maluku Kritik Kebijakan Pemprov Maluku

- Publisher

Monday, 24 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Infomalukunews.com,Ambon- Tak adil atas kebijakan terkait mudik gratis yang dilakukan oleh Pemprov Maluku mendapatkan sorotan pedas dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) Maluku, Mohammad Asri Manitu.

Ia menilai kebijakan mudik gratis sangat tak adil, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah kepulauan yang ada pada Wilayah Provinsi Maluku, salah satunya Kecamatan Kepulauan Manipa.

Asri Ketua HMPM menyampaikan kritikan pedas, ia merasa geram terhadap kebijakan Pemprov Maluku, dalam hal Dinas Perhubungan Maluku yang dinilai diskriminatif terhadap daerah lain, dalam hal ini Kepulauan Manipa. “Ungkapnya, pada media ini di Ambon, pada Senin, (24/3/25)

Kepulauan Manipa, lanjut dia, merupakan salah satu daerah yang seharusnya diperhatikan dari segi tranportasi laut. “Kata dia.

“Kita tahu bersama bahwa kemarin di awal tahun 2025 terjadi lakalaut di Kecamatan Kepulauan Manipa, mengakibatkan delapan nyawa meninggal dunia, hal ini karena kondisi laut Kecamatan Kepulauan Manipa yang cukup rawan dan rentan terhadap tenggelamnya kapal, speedboat dan lain-lain,” Ujar Manitu.

Asri menambahkan, harapan masyarakat dan mahasiswa Kecamatan Kepulauan Manipa, program mudik gratis yang dicanangkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dapat dirasakan masyarakat Indonesia secara merata dan adil, termaksud pada masyarakat Kecamatan Kepulauan Manipa.

Pemerintah harusnya adil dalam membuat kebijakan dan mengeksekusi program, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanyalah diksi yang mustahil dieksekusi. “Tutur Manitu. (IM-03)

Berita Terkait

Benhur Watubun: 30 Tahun Kudatuli Jadi Pengingat agar Demokrasi Tak Pernah Lagi Dibungkam
Disdikbud Gandeng Kejari Kepulauan Aru Gelar Ekspose Pendampingan Hukum.
Sumba Weaving Museum Resmi Diluncurkan di Kampung Raja Pao, Angkat Budaya dan Berdayakan Penenun Lokal
Komisi IV Dorong Penambahan Anggaran Operasional SMA Siwalima pada APBD 2026
Sahertian Dukung Pemkot Ambon Utamakan Edukasi, Sanksi Denda Sampah Jadi Opsi Terakhir
Wajo Minta PD Panca Karya Segera Aktifkan Bahtera Nusantara
Terkuak! BPK Temukan Belanja BBM Tak Sesuai, Kendaraan Ketua TP-PKK SBB Masuk Daftar Temuan
Kapolda Maluku dan Kakanwil Imigrasi Perkuat Sinergi Jaga Gerbang Timur Indonesia, Awasi Orang Asing hingga Kawal PSN Blok Masela
Berita ini 119 kali dibaca

Berita Terkait

Tuesday, 28 July 2026 - 16:35 WIT

Benhur Watubun: 30 Tahun Kudatuli Jadi Pengingat agar Demokrasi Tak Pernah Lagi Dibungkam

Tuesday, 28 July 2026 - 16:28 WIT

Disdikbud Gandeng Kejari Kepulauan Aru Gelar Ekspose Pendampingan Hukum.

Tuesday, 28 July 2026 - 15:21 WIT

Sumba Weaving Museum Resmi Diluncurkan di Kampung Raja Pao, Angkat Budaya dan Berdayakan Penenun Lokal

Monday, 27 July 2026 - 19:36 WIT

Komisi IV Dorong Penambahan Anggaran Operasional SMA Siwalima pada APBD 2026

Monday, 27 July 2026 - 19:27 WIT

Sahertian Dukung Pemkot Ambon Utamakan Edukasi, Sanksi Denda Sampah Jadi Opsi Terakhir

Berita Terbaru