INFOMALUKUNEWS.COM,. AMBON,– Pemerintah Provinsi Maluku kembali membongkar lapak di sepanjang jalan pasar Mardika Kota Ambon, Rabu (25/09/24).
Dari pantauan infomalukunews.com, Sejumlah aparat dikerahkan untuk membersihkan area tersebut. Diantaranya Satpol PP, TNI dan juga Polri.
Sejumlah Pihak indag juga langsung stand di area badan jalan pasar mardika. Pihak Satpol PP juga mengarahkan para pedagang untuk masuk ke dalam gedung baru Pasar Mardika untuk ditempati sementara.
Hal tersebut berlangsung dengan baik. Hanya saja, separuh pedagang mengeluh. Sebab mereka tidak mendapatkan relokasi.
Salah satunya, seorang pedagang bahan dapur, Rahmat Marasabessy Saat ditemui mengungkapkan, bahwa awalnya pemerintah sudah memperingatkan para pedagang untuk mengosongkan tempat mereka. Namun para pedagang tidak mengindahkan permintaan pemerintah. Sebab tidak ada kepastian mengenai lokasi berjualan selanjutnya.
“Saya sangat kecewa dengan langkah pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Disperindag. Melakukan penertiban tetapi tidak diberikan tempat kepada pedagang. Dan Juga tidak ada penjelasan pada rapat bersama dengan pedagang,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pula bahwa langka tersebut sangat merugikan pedang.
“Jika satu hari dibongkar ini tanpa punya tempat baru untuk kami, lalu bagaimana pendapatan pedagang. Bagaimana bisa bayar simpan pinjam, dan lainnya. Hasil pasar inilah kehidupan kita. Jika diambil langkah koordinasi yang baik dengan pedagang, maka kami sangat merasa dirugikan. Dijadikan sepihak oleh pemerintah,” tegasnya.
Dia berharap, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Pj Gubernur, agar dapat mendukung para pedagang dalam hal penataan tempat kepada pedagang.
“Kami minta kepada PJ Gubernur Maluku, pak Sadali Ie untuk tolong perhatikan kita. Jika pemerintah memberikan tempat yang layak bagi para pedagang, beta (saya) yakin katong (kita) dapat bayar distribusi agar daerah bisa maju,” harapannya.
Sementara itu salah seorang pedagang aksesori, Acim, juga mengalami hal yang sama. Dibongkar tanpa ada tempat yang dikasih sementara kepada mereka.
Dirinya juga ingin memprotes akan hal tersebut, namun sering diperhadapkan dengan aparat keamanan. Yang menurutnya tindakan tersebut sering menakut-nakuti pedagang.
“Kami juga tak mau membenturkan diri dengan pemerintah. Bisa kami ditangkap atas dasar provokasi masa dan lain. Dong Jeret katong segala macam dengan hukum,” keluhnya.
Acim berharap, agar penataan seperti ini harus bersama dengan pedagang. Berkomunikasi efektif antara pemerintah dengan pihak pedagang. Agar penataan dapat berjalan dengan lancar.
Juga tidak timbul kericuhan antara para pedagang dengan pemerintah. Yang dapat menimbulkan kurangnya ketidak percayakan pedagang terhadap pemerintah.
“Jika dibuat begini terus. Bisa saja kami tidak percaya dengan pemerintah. Dengan aparat keamanan. Mau disalahkan siapa. Coba, jika katong kelangsungan hidup bagus, pajak bagus, retribusi lancar, negara ditunjang pastinya,” tutupnya. (R-IM)
