Dobo Info Maluku. com. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan BBM di Kabupaten Aru khususnya masalah kelangkahan, Harga, Jatah, maupun memberantas Mafia minyak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Aru, khususnya Komisi II kembali menunjukan kinerja mereka dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP ) dengan mengundang Pimpinan Pertamina, Kadis Disperindag, Kadis Perikanan, Pimpinan SPBU dan para agen penyalur minyak maupun Pangkalan yang ada Kabupaten Aru. RDP berlangsung pada Rabu 11 Mei 2022 di ruang sidang utama DPRD. Rapat di dibuka oleh Ketua Komisi II Reymon Gandakary S. Ap. Dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Dominggus Lengam dan Ingke Wisman. Sementara Anggota Komisi II DPRD yang hadir adalah Hery Laelaem, Yacobus Kasiuw, Usman Labou, Filemon Laklaka. Pantaun media ini rapat berlangsung seru karena pihak Pertamina di hujani berbagai pertanyaan dari para Wakil Rakyat tersebut, bahkan nyaris tidak mampu dijawab oleh Efraim Pamuso sebagai kepala Pertamina. Rentetan pertanyaan dari Anggota Komisi II yaitu Dominggus Lengam, Ingke Wisman, Heri Laelaem, Yacobus Kasiuw, Pilemon Laklaka dan Usman Labouw tidak mampu di jawab oleh Pertamina.
Dalam rapat tersebut di temukan masih saja terjadi persoalan kelangkaan BBM dan penyalurannya.
Kepala Pertamina Dobo Efrain Pamuso mengaku, untuk stok minyak tanah maupun BBM Iainnya cukup
“Jika terjadi kelangkaan, maka itu terjadi kesalahan dalam pendistribusian atau penyaluran,” tandasnya.
“Sebenarnya tidak ada masalah pada pangkalan, karena distribusi ada tanggungjawab pihak Pertamina dan agen,”
Selain itu, untuk HET sudah dibicarakan ketika pasar murah kemarin, karena penyaluran bukan tanggungjawab pemda, namun merupakan tanggungjawab Pertamina dan agen, pangkalan merupakan penerima terakhir, jadi tidak wajar kalau terjadi kenaikan harga.
Memang saat ini, Aru masih menggunakan SK tahun 2008 tentang HET, dan atas rekomendasi komisi ll nantinya, kedepannya akan direvisi SK ini.
Pimpinan Rapat Komisi II Dominggus Lengam mengakui Memang saat ini, Aru masih menggunakan SK tahun 2008 tentang HET, dan komisi ll akan mengusul untuk direvisi kembali SK tahun 2008 tersebut dengan memperhatikan jangkauan masing masing wilayah. selain mafia mafia minyak harus di berantas. Tegas lengam.
Sementara itu Kadis Disperindag Bet Adjas akui draf HET harga tertinggi sudah disiapkan pada setiap kecamatan, sehingga akan di tentukan harga masing- masing.
dan di saat ini berdasarkan laporan. masing masing pangkalan harga minyak tanah berfariasi berdasarkan harga transportasi baik motor laut maupun ojek.
Seperti, di Kecamatan Aru Tengah (Benjina) Rp 5000 /liter, di Kecamatan Aru Utara Marlasi juga Rp 5000, sementara untuk kecamatan Aru Selatan Utara Tabarfane Rp7000/liter sama dengan di Kecamatan Aru Tengah Selatan (Mesiang, Longgar Apara, jambu air dan sekitarnya). Sedangkan di Kecamatan Kobamar Rp6000 /liter.
“Dari pengakuan para pangkalan mitan, bahwa harga ini terpaksa dinaikan karena dikalkulasikan dengan biaya transportasi dengan memakai motor laut.
Sementara untuk masalah petralite di wilayah Aru pihak SPBU mengaku, distribusinya tidak sesuai dengan kuota BPH Migas.
Pasalnya, berdasarkan kuota BPH Migas, SPBU Compact Labodo mendapatjatah 3.167 kilo liter/tahun atau sekitar 263.9 kilo liter/bulan, namun kenyataan yang diterima hanya 150 kilo |iter/bulan.Jika demikian ada sisa 1.367 kli liter sesuai kuota BPH Migas tidak tahu kemana.
”Itu artinya dalam setahun itu hanya 1.800 kilo liter,” ungkap perwakilan SPBU Compact Yeni
Sementara untuk SPBU Reguler Razyid mendapat jatah 2.383 kilo liter/tahun, sementara kenyataanya perhari hanya 10 kilo liter.
Wakil Ketua Komisi II Ingke Wisman yang saat memimpin rapat tersebut mencecar berbagai pertanyaan kepada Efrain Pamuso sebagai pimpinan Pertamina seputar kuota minyak yang tidak sesuai dengan perintah dari BPH Migas, namun pihak Pertamina Dalam hal ini kepala Pertamina dengan enteng mengatakan, terkait jatah atau kuota itu merupakan tanggungjawab Pertamina Ambon, sebab pihaknya hanya menjalankan putusan dari Ambon.
” Sudah kami sudah tanya ke Pertamina Ambon, namun mereka menjawab kalian hanya jalankan saja” beber Efrain.
dan di akui untuk stok minyak tanah cukup. Sedangkan pertalite dan biosolar subsidi, jika dibilang langka atau krisis, bagi Pertamina stoknya aman, hanya kuota subsidi dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sehingga seharusnya lebih dari cukup.
”Walaupun demikian, harus juga kita lihat agar tidak terjadi penumpukan pada satu orang atau kelompok atau wilayah,” tandasnya.
Ingke Wisman tegaskan bahwa jangan ada lagi persoalan BBM untuk rakyat baik itu harga maupun stok, sehingga mari kita bicarakan sampai tuntas. tegas politisi Perempuan dari PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Anggota Komisi II Lainnya Hery Laelaem mempertanyakan kuota BBM di Kobamar yang di kurangi juga di kalar kalar kecamatan Aru selatan yang sama sekali tidak cukup haya dipakai sehari saja minyak sudah habis, dengan cara seperti ini bagaimana masyarakat mau sejahtera?. tegas Laelaem.
(Dedi Weusa)
