Infomalukunews,com. Ambon–Kondisi infrastruktur dasar di Dusun Namae, Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, warga setempat terpaksa melakukan patungan untuk membangun jembatan penghubung yang rusak, sebuah fakta yang dinilai sebagai bukti nyata pembiaran pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
Ketua Bidang Antar Lembaga Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) Maluku, Aldi Tomia, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilainya pura-pura buta atas kondisi tersebut.
Menurutnya, skema iuran warga pemuda sebesar Rp50.000 dan kepala rumah tangga Rp100.000, bukanlah bentuk gotong royong yang patut dibanggakan, melainkan cermin kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
“Kalau rakyat sudah dipaksa iuran demi jembatan, itu bukan keberhasilan partisipasi publik, tapi tanda jelas bahwa pemerintah telah meninggalkan tanggung jawabnya,” tegas Aldi, pada media ini, Rabu (24/12/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki kewajiban merencanakan dan menganggarkan infrastruktur dasar melalui APBD, bukan membiarkannya ditanggung secara swadaya oleh rakyat.
Aldi juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama terjadi di Pulau Manipa. Sebelumnya, pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Pilar dan Dusun Pasir Putih juga dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.
“ni bukan peristiwa baru. Sudah beberapa jembatan dibangun dengan cara yang sama. Ini menunjukkan pola pembiaran sistematis terhadap wilayah kepulauan,” ujarnya.
Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga untuk menuju sekolah, kebun, serta menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun kerusakan yang dibiarkan bertahun-tahun memperlihatkan ketidakhadiran negara di tengah kebutuhan mendasar rakyat.
Aldi menyebut kondisi ini sebagai ironi pembangunan. Di satu sisi, pemerintah gencar menyuarakan pemerataan pembangunan, namun di sisi lain realitas di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang nyata.
“Pembangunan bukan belas kasihan. Ini kewajiban negara. Ketika rakyat dipaksa menggantikan peran pemerintah, yang lahir bukan prestasi, tapi aib,” katanya.
Atas kondisi tersebut, HMPM Maluku mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar segera turun ke lapangan, menghentikan praktik swadaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, serta mengambil alih sepenuhnya pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Manipa.
Ia menegaskan, patungan warga Dusun Namae harus dibaca sebagai bentuk perlawanan sunyi terhadap ketidakadilan pembangunan yang selama ini mereka alami.
“Jika pemerintah terus memilih diam, maka jangan heran bila kepercayaan rakyat terhadap negara semakin runtuh,” pungkasnya. (IM-06).
