Trayek Kapal Sabuk Nusantara Dihapus Sepihak, Komisi III DPRD Maluku Murka

- Publisher

Tuesday, 20 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com, Ambon–Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti keras perubahan jadwal dan trayek Kapal Sabuk Nusantara Tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Maluku, bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala PT PELNI (Persero) Cabang Ambon, serta Kepala Kantor KOSP Kelas I Ambon. Selasa (20/01/2026).

Rapat tersebut membahas perubahan jaringan trayek pelayaran perintis tahun anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 618 Tahun 2025 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Pelayaran Perintis.

Dalam keputusan tersebut, sejumlah trayek dan pelabuhan di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak lagi masuk dalam jaringan trayek pelayaran.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menilai kebijakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan kondisi geografis daerah kepulauan serta kebutuhan riil masyarakat.

Menurutnya, perubahan trayek R73 dan R86 disebut sangat fatal karena berdampak langsung pada akses transportasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di pulau-pulau terluar.

“Ini kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat kepulauan. Trayek dihilangkan, titik singgah diubah, sementara masyarakat MBD justru sangat bergantung pada kapal perintis,” tegas Alhidayat Wajo, kepada wartawan usia rapat.

Wajo menilai penghapusan trayek tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat Maluku Barat Daya, yang selama ini hanya mengandalkan transportasi laut sebagai satu-satunya akses penghubung antarwilayah.

Atas kondisi itu, Wajo mendesak agar trayek R73 dan R86 dikembalikan seperti pola tahun 2025, tanpa pengurangan rute dan perubahan titik singgah.

Bahkan, ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, segera mengusulkan revisi resmi kepada Kementerian Perhubungan RI.

Tidak hanya itu, kata Wajo, DPRD Maluku Barat Daya bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, memastikan akan membawa persoalan ini langsung ke Kementerian Perhubungan, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan dan tidak berkeadilan.

“Kalau kebijakan ini dipaksakan, sama saja dengan memutus urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan,” tegasnya. (IM-06).

Berita Terkait

KUNJUNGI DIT SAMAPTA, KAPOLDA MALUKU TEKANKAN PROFESIONALISME, PENDEKATAN HUMANIS, DAN SOLIDITAS PERSONEL
MPD Pemuda ICMI Kota Tual Bersilaturahmi dengan Dandim 1503/Tual
Ketua TKBM: Lomba Belang Oktober Akan Lebih Besar Lagi, Menargetkan Maluku Tenggara Dan Siswa SMA
Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak
Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan
Puluhan Tanah SMA/SMK di SBB Belum Bersertifikat, Kacabdin Kejar Tuntas Juli 2026
“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎
DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Berita ini 255 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 29 October 2026 - 16:38 WIT

KUNJUNGI DIT SAMAPTA, KAPOLDA MALUKU TEKANKAN PROFESIONALISME, PENDEKATAN HUMANIS, DAN SOLIDITAS PERSONEL

Tuesday, 20 October 2026 - 06:40 WIT

MPD Pemuda ICMI Kota Tual Bersilaturahmi dengan Dandim 1503/Tual

Thursday, 20 August 2026 - 06:44 WIT

Ketua TKBM: Lomba Belang Oktober Akan Lebih Besar Lagi, Menargetkan Maluku Tenggara Dan Siswa SMA

Wednesday, 24 June 2026 - 10:33 WIT

Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak

Tuesday, 2 June 2026 - 10:01 WIT

Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan

Berita Terbaru

Politik

AHY: PEMIMPIN TERPILIH HARUS MERANGKUL, HINDARI KUBU-KUBUAN!

Saturday, 21 Nov 2026 - 21:24 WIT