Infomalukunews.com, Ambon–Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengangkat berbagai kekhawatiran terkait penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis, serta lemahnya pengelolaan pendapatan daerah secara umum.
Hal tersebut disampaikan Anos saat dihubungi dari Ambon, Jumat (06/02/2026).
Ia mencontohkan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menetapkan target PAD sebesar Rp1,6 miliar, namun realisasi pendapatannya hanya mencapai Rp756 juta.
“Sangat jauh sekali antara target dan realisasi. Jika satu OPD saja seperti ini, maka target apa pun tidak akan pernah tercapai,” ungkap Anos.
Menurutnya, penetapan target PAD harus dilakukan secara rasional dan berbasis kondisi riil di lapangan, terutama untuk sektor-sektor yang tidak berada di kawasan bandar seperti Pasar Mardika (Pasar Model) dan Pasar Indah.
Anos menegaskan bahwa peningkatan PAD harus didukung dengan strategi yang jelas serta data yang akurat. Ia menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu memiliki data lengkap terkait seluruh wajib pajak, baik yang aktif maupun tidak aktif, termasuk riwayat pembayaran pajaknya.
“Bagaimana mungkin kita bisa mencapai target kalau data wajib pajak saja tidak diketahui secara menyeluruh?” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan kapal-kapal yang beroperasi keluar daerah namun tidak memberikan kontribusi pendapatan secara optimal, lantaran sebagian besar pimpinan operasional berasal dari luar Maluku.
“Masalah hukum harus dipisahkan dan ini perlu perhatian serius dari Bagian Hukum. Banyak pimpinan OPD yang kurang bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan ini,” paparnya.
Anos juga menanggapi keluhan terkait renovasi GIIA Hotel Maluku. Ia menyarankan agar sebelum dilakukan renovasi, manajemen hotel terlebih dahulu memastikan adanya dokumen perencanaan yang jelas dengan berkonsultasi kepada Dinas PUPR atau instansi terkait.
“Jika hanya melakukan rehabilitasi sesuka hati tanpa perencanaan yang matang, maka persoalan yang sama akan terus berulang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anos mempertanyakan profil serta keterlambatan pembayaran pajak sejumlah perusahaan, di antaranya PT AKR Corporindo dan Elnusa. Ia juga meminta kejelasan terkait kepatuhan pajak PT Perkasa yang bergerak di sektor BBM.
“Perusahaan yang memiliki tunggakan pajak harus segera menyelesaikannya. Pihak terkait tidak perlu takut, karena ini bukan tanggung jawab pribadi pimpinan OPD,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Anos menegaskan bahwa ke depan diperlukan strategi yang matang serta penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami dari DPRD siap memberikan rekomendasi dan akan membahas persoalan ini secara resmi, baik dalam rapat DPRD maupun dengan pihak terkait di Jakarta, agar penetapan target PAD tidak lagi dilakukan secara sepihak dan tidak realistis,” tutup Anos. (IM-06)
