Infomalukunews.com. Ambon–Mantan Ketua Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Drs. Irwan Patty,M.Si menegaskan bahwa perpindahan lokasi Maluku Integrated Port (MIP) ke Pulau Ambon dipastikan telah melalui kajian teknis yang matang.
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela pembukaan Safari Tadarus Al-Qur’an PB Iksamuni di Ambon, Kamis (26/02/2026).
Irwan menjelaskan, proyek strategis nasional itu bukan merupakan janji kampanye pasangan Lawamena. Menurutnya, MIP merupakan program yang diperjuangkan Pemerintah Daerah Maluku setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Ia juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur yang sempat menyebut Waisarisa, SBB, sebagai lokasi MIP saat Safari Ramadhan 2025 di Gemba. Namun, menurut Irwan, pernyataan tersebut belum didasarkan pada studi kelayakan yang komprehensif.
“Proyek sebesar ini harus melalui kajian teknis yang matang agar memiliki sinergitas dan konektivitas kuat untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internal Maluku maupun eksternal, khususnya kawasan Indonesia Timur,” ujarnya.
Irwan menekankan, pemindahan lokasi bukan berarti Kabupaten SBB ditinggalkan. Dalam konsep pengembangan pelabuhan terintegrasi, pelabuhan-pelabuhan pengumpan tetap dibutuhkan untuk mendukung distribusi dan arus logistik.
“SBB tetap menjadi salah satu pintu penting yang perlu diperkuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan pintu perdagangan juga harus dilakukan di setiap kabupaten/kota.
Titik-titik strategis seperti Buru, Bula, Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) perlu diperkuat karena letaknya yang berdekatan dengan provinsi lain serta memiliki potensi konektivitas antardaerah.
Menurut Irwan, penetapan lokasi MIP harus murni menggunakan pendekatan bisnis dan ekonomi, dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang efektif dan efisien terhadap basis-basis ekonomi.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan proses studi kelayakan kepada pemerintah pusat.
“Studi kelayakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini adalah gawe pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Mari kita percayakan proses tersebut agar hasilnya benar-benar objektif dan demi kepentingan Maluku secara menyeluruh,” pungkasnya. (IM-03).
