Infomalukunews.com, Namrole, Buru Selatan-Nama anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Zaenal Adoa, tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya diduga terlibat dalam persoalan hutang piutang yang belum diselesaikan hingga kini. Dugaan tersebut mencuat ke permukaan setelah beberapa pihak yang mengaku sebagai pemberi pinjaman menyampaikan keluhan terkait sikap Zaenal yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun etika sebagai pejabat publik.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, persoalan ini telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Zaenal Adoa anggota DPRD Fraksi PAN telah memiliki hutang di beberapa kios dan warung kecil, “bagi kami Zaenal Adoa dinilai tidak layak menjadi anggota DPRD karena banyak menyusahkan rakyat kecil, DPD PAN Bursel, DPW PAN dan DPP harus mengambil langkah tegas terhadap Zaenal, karena memiliki moral yang kurang begitu baik, bisa saja di bilang penipu, Tegas Anomali
“Kami hanya menuntut tanggung jawab sebagaimana mestinya. Beliau wakil rakyat, seharusnya bisa memberi contoh baik dalam menepati janji dan komitmen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Kasus ini menimbulkan reaksi dari masyarakat dan sejumlah pemerhati pemerintahan di Buru Selatan. Mereka menilai, seorang anggota dewan seharusnya menjaga integritas, bukan justru tersandung persoalan pribadi yang berpotensi mencoreng citra lembaga legislatif.
“Ketika seorang pejabat publik terlibat persoalan hutang yang tidak diselesaikan dengan baik, itu bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga menyangkut moral dan kepercayaan publik,” kata salah satu aktivis antikorupsi lokal, Minggu (9/11/2025).
Hingga berita ini diterbitkan, Zaenal Adoa belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah media melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapat tanggapan.
Pengamat politik daerah menilai, jika dugaan ini benar, maka Badan Kehormatan DPRD Buru Selatan perlu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. “Lembaga DPRD harus menjaga marwahnya. Persoalan moral anggota harus ditindak sesuai mekanisme etik,” ujar pengamat tersebut.
Publik kini menunggu sikap resmi DPRD Buru Selatan terkait dugaan pelanggaran etika dan moral yang menyeret salah satu anggotanya tersebut.(IM-03)
