IM-Piru;- Ketua DPP/DPD Aliansi Honorer Nasional ( AHN) K2, Musa Nurue menyesalkan sikap Ketua DPRD SBB, Abdulrashid Lisaholith S.Pi yang mengabaikan keinginan pihaknya untuk berkoordinasi dengan DPRD SBB dalam rangka memperjuangkan nasib Para Pegawai Honorer K2 di Kabupaten SBB.
“Beta seng tau apakah Dia( Ketua DPRD SBB) paham tidak mengenai aturan, apakah selama ini Dia tidak pernah nonton di televisi bahwa, seluruh komisi di DPR- RI yang membidangi masalah kepegawaian memprotes Presiden RI dan Staf Menterinya” ungkap Nurue saat menghubungi media ini lewat selulernya, Selasa, (30/11/2021).
Terkait perjuangan untuk pengangkatan Pegawai Honorer Kategori 2(K2) sebagai PNS, Nurue mengisahkan, saat kemarin dirinya bersama teman- teman seperjuangan memboikot tes SKD CPNS SBB Tahun 2021, yang berlangsung pada (21/9/2021)hingga (24/9/2021) yang berlangsung di Gedung Hatutelu, Kota Piru, pihaknya sempat dipertemukan dengan Bupati SBB, Timotius Akerina SE M.Si.
Saat pertemuan itu, Nurue mengungkapkan,pihaknya diterima dengan baik oleh Bupati SBB tersebut, bahkan dirinya bersama Sekretaris DPD Aliansi Honorer Nasional SBB, Abdul Akib Makatita dibuatkan SK untuk masuk dalam Tim Verifikasi Data Honorer K2 Kabupaten SBB.
Menurut Nurue, selama hampir dua bulan Tim ini telah bekerja, dimana verifikasi data Honorer K2 sudah hampir selesai dikerjakan, bahkan pihaknya juga dilibatkan dalam analisis jabatan dan belanja pegawai.
Selanjutnya yang menjadi inti persoalannya adalah, saat Ketua DPP/ DPD Aliansi Honorer Nasional K2 ini melakukan pendekatan dengan pihak legislatif untuk melakukan Audiens, tetapi jawaban dari ketua DPRD SBB ini sangat mengecewakan, pasalnya Ia menyatakan secara lantang bahwa persoalan pegawai honorer K2 SBB bukan urusannya.
Meskipun mengakui bahwa, masalah pengangkatan Pengawai Honorer K2 bukan wewenang Bupati maupun Ketua DPRD SBB, tetapi dukungan dari Pemda maupun DPRD terutama yang membidangi permasalahan ini harus tetap dilakukan.
” Untuk memperjuangkan masalah ini, maka Katong harus mendapatkan dukungan dari pihak Legislatif yang membidangi persoalan ini, karena itu Katong harus bermitra, Beta sangat tidak setuju.dengan Ketua Dewan punya statement yang menolak Katong”jabar Nuruwe emosional.
Sementara itu, Sekretaris DPP/ DPD Aliansi Honorer Nasional K2, Abdul.Akib Makatita menyatakan, Ketua DPRD SBB itu tidak boleh mengacuhkan persoalan ini, pasalnya Ketua DPRD SBB itu dipilih dari Pemillih yang juga merupakan keluarga K2.
‘Dia jadi Ketua Dewan itukan dipilih dari Adik, Kakak, Mama Papa, Kakek dan Nenek dari Keluarga Pegawai Honorer K2, masakan Dia harus mengabaikan Persoalan Kita”imbuhnya.
Makatita menandaskan, untuk persoalan perjuangan nasib Pegawai Honorer K2 di Kabupaten SBB, semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan DPRD satu suara, bukan sebaliknya Pemda SBB mendukung, tetapi DPRD malah menolak, karena yang namanya Pemerintah itu adalah Pemda dan DPRD( Nicko Kastanja)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
