Setelah Kisru, PAN Aru Siap Bertarung Di Pemilu 2024.

Redaksi IM - Publisher

Monday, 16 October 2023

URL berhasil dicopy

IM-Ambon-Pengurus dan simpatisan maupun bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru berkumpul di Sekertariat PAN lorong Genzo, pada hari ini Senin 16/10/2023.

Partai berlambang Matahari terbit itu berkumpul untuk merespon beberapa hal serta memberi penegasan-penegasan kepada publik terkait dengan dinamika yang terjadi beberapa waktu lalu.

Plt Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru Colin Lepuy, kepada Wartawan mengatakan, banyak pihak atau orang yang berpikir bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) sudah tidak bisa lagi menjadi peserta pemilu di 2024 khususnya di kabupaten Kepulauan Aru, karena terjadi kekisruhan beberapa bulan kemarin.

Lanjut Lepuy, anggapan tersebut ternyata salah, karena PAN telah menunjukkan kepada publik, secara khusus bagi masyarakat kabupaten Kepulauan Aru bahwa partai besutan Zulkifli Hasan ini dalam keadaan baik-baik saja.

“Persoalan ataupun semua polemik yang terjadi sudah berlalu dan PAN sudah memperbaiki secara internal kondisi-kondisi di dalam dan kita nyatakan bahwa PAN siap untuk bertarung di 2024 untuk mendapatkan kursi DPRD di kabupaten Kepulauan Aru.” tegas Lepuy.

Lanjut Lepuy, sebagai sebuah organisasi politik nasional, PAN tidak luput dari polemik ataupun dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.

Dan peristiwa yang dialami PAN menjadi pelajaran yang berharga untuk membenahi diri dan siap bertarung pada Pileg 2024.

Lepuy juga tegaskan, untuk kabupaten Kepulauan Aru Kami telah melakukan konsolidasi internal dan melakukan perbaikan-perbaikan juga diskusi-diskusi dan membangun dialog secara pribadi baik caleg maupun pengurus di DPD PAN dan menunjukkan bahwa keadaan kami telah baik-baik saja dan kami PAN sudah siap untuk memasuki pemilu 2024.

Lepuy menyatakan bahwa PAN telah siap untuk memenangkan Ibu Widya Pratiwi menjadi anggota DPR-RI dari Dapil Maluku.

“Kita telah lakukan konsolidasi dan siap memenangkan Ibu Widya Pratiwi menuju Senayan,” janji Lepuy.

Masih kata Colin, oleh karena itu, momentum ini sebagai pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik Maluku bahwa hari ini PAN dalam keadaan baik dan dalam keadaan siap menghadapi pemilu

“Kami siap untuk menghadapi siapa saja yang ingin dengan berbagai cara menghancurkan PAN secara eksternal maupun internal keadaan kami sudah pulih keadaan kami sudah utuh dan kami semua di sini menunjukkan bahwa kami dewasa secara politik kami sangat dewasa secara politik untuk menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi.” ungkapnya

Dalam penutupannya Alumni Fisipol UKIM Ambon ini kembali menegaskan bahwa, seluruh calon DPRD Kabupaten Kepulauan dari Partai Amanat Nasional (PAN) telah siap bertarung di 2024. sehingga sudah tidak ada lagi polemik bahwa PAN kekurangan Bacaleg.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina PAN Kabupaten Aru, Wempi Gaite menyampaikan permohonan Maaf Kepada Ketum PAN yaitu Zulkifli Hasan dan Ibu Widaya Pratiwi.

Selaku Ketua Dewan Penasehat PAN Kabupaten Kepulauan Aru dirinya mohon maaf kepada Ketua Umum PAN serta jajaran

“Saya selaku ketua dewan penasehat DPD pan Aru kabupaten Kepulauan Aru para kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada ketua umum PAN dan seluruh keluarga besar PAN di manapun berada dan secara khusus srikandi Maluku Ibu Widya Pratiwi, atas yang telah terjadi beberapa waktu lalu yang telah menyinggung nama baik partai dan ibu Widya.” ucapnya.

Namun tambahnya, sebagai politisi kami sadari bahwa PAN sebagai sebuah organisasi politik Nasional pasti tidak luput dar situasi seperti ini.

“Kami tunjukkan kedewasaan berpolitik, dengan berupaya memperbaiki kondisi internal, dan pada akhirnya kami nyatakan bahwa kami siap bertarung di pemilu 2024 dan memenangkan Ibu Widya Pratiwi di kabupaten Kepulauan Aru maju ke Senayan.” pungkasnya. (Dedi Wasua)

Berita ini 517 kali dibaca

Tag : Breaking News

Berita Terbaru

Daerah

Sempat Tertunda, Pemkab Bursel Janji Segera Bayar Gaji ASN dan PPPK

Daerah

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Tanda Tangan Palsu, Minta Kejati Maluku Dalami Pembuat dan Pengguna Dokumen IM,– AMBON,– Kuasa hukum salah satu pihak dalam perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyoroti dugaan penggunaan tanda tangan yang disebut bukan milik kliennya dalam sejumlah dokumen. Senin, (10/8/2026) Kuasa hukum NH menyebut, terdapat sejumlah bukti dokumen yang memuat tanda tangan yang menurut kliennya bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan. Namun, tanda tangan tersebut seolah-olah dicantumkan dan digunakan sebagai tanda tangan milik kliennya. “Yang menjadi persoalan juga adalah adanya bukti-bukti yang memuat tanda tangan yang menurut klien kami bukan merupakan tanda tangan beliau. Namun, tanda tangan tersebut seolah-olah dipaksakan untuk dianggap sebagai tanda tangan beliau,” ujar kuasa hukum. Menurutnya, kliennya telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Dalam pemeriksaan, klien menegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen dimaksud bukan tanda tangannya dan diduga telah dipalsukan. “Klien kami sudah hadir di hadapan penyidik dan telah menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya dan diduga palsu,” katanya. Atas persoalan tersebut, kuasa hukum mempertanyakan pihak yang membuat maupun memerintahkan pembuatan tanda tangan tersebut hingga kemudian digunakan dalam dokumen yang seolah-olah ditandatangani oleh kliennya. “Karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menyuruh atau membuat tanda tangan tersebut sehingga kemudian ditampilkan sebagai tanda tangan beliau,” ujarnya. Ia berharap Kejati Maluku dapat mendalami persoalan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan. Menurutnya, perlu ditelusuri secara jelas siapa pembuat tanda tangan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa dokumen tersebut dibuat dan digunakan. “Persoalan ini tentu perlu didalami oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Siapa yang membuat, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan apa dokumen tersebut digunakan, semuanya harus diungkap berdasarkan alat bukti yang ada,” tegasnya. Minta Pemeriksaan Dilakukan Komprehensif Sementara itu, Kuasa Hukum Abdul Basir Latuconsina mengatakan pihaknya menerima proses pemeriksaan yang dilakukan Kejati Maluku karena hal tersebut merupakan kewenangan penegak hukum. Namun, ia meminta agar pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak tertentu. “Kita terima karena itu sudah merupakan kewajiban hukum dan hak Kejaksaan. Namun, yang kami minta adalah pemeriksaan ini harus dilakukan secara komprehensif,” ujarnya. Menurutnya, dalam perkara dugaan korupsi perlu dilihat adanya meeting of minds atau pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalam kaitannya dengan kontrak maupun pelaksanaan pekerjaan. Ia menilai posisi Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan penting dalam rangkaian pengambilan keputusan terkait perjanjian maupun pelaksanaan pekerjaan. “Persoalannya, MM ini merupakan Pengguna Anggaran (PA). Dia yang sebenarnya menentukan dan memberikan perintah terkait seluruh perjanjian. Karena itu, kami berharap MM harus diperiksa dan dihadirkan,” katanya. Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewenangan tersebut penting untuk melihat secara utuh rangkaian peristiwa yang terjadi. “Kalau pihak yang memiliki kewenangan tersebut tidak diperiksa, maka rangkaian peristiwa pidananya bisa terputus,” ujarnya. Pihaknya juga mempertanyakan alasan MM belum diperiksa. Menurutnya, terdapat kemungkinan kliennya hanya menjadi bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. “Yang kami khawatirkan, klien kami justru hanya menjadi korban dari sebuah sistem,” katanya. Ia berharap Kejati Maluku dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja. Minta Pihak Lain yang Terlibat Turut Didalami Senada dengan itu, Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia menyoroti kewenangan pejabat yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran. Menurutnya, berdasarkan keterangan klien dalam pemeriksaan tambahan oleh jaksa penyidik, pihaknya telah menyampaikan adanya dua kali perintah pencairan dana. “Pencairan pertama sebesar 77 persen, itu berdasarkan perintah pimpinan, dalam hal ini KPA atau Pengguna Anggaran,” ungkapnya. Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat keberatan agar pencairan dana dilakukan karena kondisi fisik pekerjaan saat itu baru sekitar 75 persen. Menurutnya, pencairan dana dalam kondisi tersebut dinilai memiliki risiko. “Ibu Ella juga sudah menyampaikan bahwa seharusnya pencairan tersebut ditunda terlebih dahulu karena proyek tersebut bermasalah. Fisik pekerjaan baru sekitar 75 persen, sementara pencairan uang dinilai sangat berisiko,” katanya. Menurutnya, setelah adanya keberatan tersebut, pencairan sempat diminta untuk ditunda dan kemudian mendapat persetujuan dari kepala dinas. Karena itu, pihaknya meminta agar apabila ditemukan bukti yang cukup, seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan turut didalami, termasuk KPA, kepala dinas maupun pihak lain yang memiliki kewenangan. “Kami dari tim penasihat hukum tidak meminta banyak. Kami hanya ingin Kejaksaan jangan tebang pilih dan jangan pilih kasih. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” tegasnya. Ia menambahkan, apabila hasil ekspose perkara, keterangan saksi maupun alat bukti surat menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki relasi atau kewenangan lebih tinggi, maka pihak tersebut juga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum. “Kalau hasil ekspose perkara, keterangan saksi, maupun alat bukti surat sudah menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang secara jabatan memiliki relasi atau kewenangan lebih tinggi, maka kami mohon pihak-pihak tersebut juga diproses dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai bukti yang ada,” ujarnya. Menurutnya, kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut masih perlu didalami oleh penyidik. “Aktor intelektual dalam perkara ini belum tentu berhenti pada lima orang yang telah ditetapkan. Masih ada kemungkinan adanya relasi kuasa yang lebih tinggi yang perlu didalami,” katanya. Pihaknya mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada jaksa koordinator dan jaksa penyidik agar dilakukan pendalaman. Jika kemudian ditemukan bukti yang cukup, pihaknya berharap Kejati Maluku dapat menetapkan tersangka baru sesuai ketentuan hukum. “Kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada jaksa koordinator dan jaksa penyidik agar dilakukan pendalaman dan apabila ditemukan bukti yang cukup, dapat dilakukan penambahan tersangka baru,” pungkasnya. Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan tanda tangan tersebut. Dugaan pemalsuan tanda tangan juga masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan alat bukti yang sah. (Tim)