Infomalukunews.com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung program swasembada pangan melalui koordinasi lintas instansi. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan infrastruktur pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat terakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Hal ini dibahas dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama sejumlah instansi terkait yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, dan dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Abdullah Asis Sangkala menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi III DPRD Maluku dengan BWS Maluku beberapa waktu lalu.
Pertemuan sebelumnya menghasilkan permintaan agar DPRD memfasilitasi koordinasi bersama pemerintah daerah untuk membahas berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung program swasembada pangan.
Menurut Sangkala, koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk menyinkronkan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga berbagai usulan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat difasilitasi oleh BWS Maluku dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang program pembangunan yang tersedia, termasuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
“Semakin banyak program dan kegiatan yang bisa kita akses, semakin besar pula dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat, terutama dalam menyukseskan swasembada pangan serta membantu daerah yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang,” ujar Sangkala.
Dalam rapat tersebut, terungkap sebanyak 10 kabupaten/kota bersama Pemerintah Provinsi Maluku telah memasukkan usulan program melalui aplikasi yang disediakan. Sementara Kabupaten Buru diharapkan segera melengkapi usulan agar dapat diproses lebih lanjut.
Sangkala juga mengungkapkan, untuk pembangunan jaringan irigasi air tanah, telah diusulkan sebanyak 134 titik dengan total nilai anggaran sekitar Rp53 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain jaringan irigasi air tanah, usulan pembangunan infrastruktur juga mencakup jaringan irigasi utama, jaringan irigasi tersier, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas sektor pertanian di Maluku.
Pada kesempatan itu, Sangkala meminta BWS Maluku memberikan pendampingan khusus kepada sejumlah daerah yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan usulan program, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, dan Kabupaten Buru.
Pendampingan tersebut diperlukan agar setiap usulan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Dengan demikian, peluang daerah untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat semakin maksimal.
Selain membahas pengusulan pembangunan infrastruktur, DPRD Maluku juga mendorong agar sejumlah kegiatan pembangunan berskala kecil dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Sangkala menilai, pekerjaan seperti pembangunan jaringan irigasi air tanah dan saluran irigasi tersier berskala kecil dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kontraktor lokal yang memiliki kemampuan teknis.
Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan akan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha konstruksi lokal.
Karena itu, DPRD Maluku meminta agar usulan pengalokasian kegiatan melalui DAK tersebut turut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Mengakhiri rapat, Sangkala meminta seluruh kepala dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus berkoordinasi dengan BWS Maluku, memantau perkembangan aplikasi pengusulan, serta segera melengkapi dan memperbaiki dokumen maupun data program yang masih belum memenuhi persyaratan.
Ia berharap sinergi antara DPRD Maluku, pemerintah daerah, dan BWS Maluku dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian di wilayah Maluku, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap dukungan anggaran pemerintah pusat.
Rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku tersebut kemudian ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala.(red)
