Infomalukunews,com. Ambon–Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW HIMA PERSIS) Maluku, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Amirudin salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku.
Pasalnya, anggota DPRD tersebut mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik penambangan ilegal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Dukungan itu, disampaikan sebagai bentuk komitmen moral dan intelektual organisasi mahasiswa Islam tersebut dalam memperjuangkan keadilan ekologis di Maluku.
Ketua PW HIMA PERSIS Maluku, Yandi Wagola, menilai langkah Amirudin merupakan tindakan politik berani dan bermoral di tengah lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang tanpa izin.
“Ketika hukum tidak ditegakkan, yang rusak bukan hanya alam, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Langkah Amirudin adalah koreksi moral terhadap kelalaian aparatur publik dalam melindungi ruang hidup masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, penambangan ilegal yang terjadi di SBB bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga masalah struktural dan etis. Dari sisi struktural, lemahnya tata kelola sumber daya alam dan minimnya ketegasan aparat hukum menyebabkan masyarakat lokal menjadi korban utama.
Sementara dari sisi etis, kata dia, Negara dan elite politik memiliki tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.
“Pembangunan tanpa keadilan lingkungan hanyalah pertumbuhan semu. Maluku memiliki daya dukung ekologis yang terbatas. Ketika hutan, sungai, dan tanah dirusak tanpa kendali, maka yang hilang bukan hanya sumber daya, tetapi juga identitas kultural masyarakat Maluku,” kata Wagola
Ia menegaskan, seruan Amirudin kepada Kapolda dan Kejati Maluku untuk menindak pelaku penambangan ilegal harus dibaca sebagai bentuk keberanian moral dalam politik.
“Negara tidak cukup hadir dengan regulasi. Negara harus hadir dengan tindakan yang melindungi hak hidup rakyat dan generasi mendatang,” tegasnya.
PW HIMA PERSIS Maluku, lanjut Yandi, memandang penegakan hukum di sektor tambang bukan hanya urusan administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.
Dalam perspektif Islam, manusia diamanahkan sebagai khalifah fil ardh — pengelola bumi yang wajib menjaga keseimbangan alam. “Eksploitasi yang melampaui batas adalah pengkhianatan terhadap amanah itu,
Dari sisi sosial-politik, Yandi menilai bahwa langkah Amirudin menjadi contoh nyata bagaimana politik seharusnya berorientasi pada nilai etik, bukan sekadar kepentingan pragmatis.
“Ketika seorang wakil rakyat berani bersuara lantang menentang praktik destruktif, politik menjadi ruang perjuangan moral bukan hanya perebutan kekuasaan,” ungkapnya.
Namun demikian, Yandi menekankan bahwa keberanian individu saja tidak cukup. Ia menyerukan agar semua pihak mulai dari akademisi, tokoh adat, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil membangun koalisi kesadaran ekologis untuk menyelamatkan Maluku dari ancaman kerusakan lingkungan yang semakin parah. (IM-06).
