Infomalukunews.com, Ambon–Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mendapat dukungan, namun disertai catatan penting terkait perencanaan dan pemerataan pembangunan di seluruh 11 kabupaten/kota.
Ketua Democracy Network for Civil Society, Marwan Titahelu, menilai langkah Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewarissa dan Wakil Gubernur Abdula Vanath merupakan langkah berani untuk mempercepat pembangunan.
Namun ia menegaskan, kebijakan sebesar ini harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati dan melibatkan semua kepala daerah.
Titahelu mengingatkan bahwa peminjaman serupa pada pemerintahan sebelumnya tidak disertai perencanaan prioritas dan skema pembagian yang jelas.
Akibatnya, sebagian besar anggaran justru terfokus pada pembangunan non-prioritas di Kota Ambon, sementara daerah lain nyaris tidak tersentuh.
“Kita tidak mau sejarah kelam kembali terulang. Skema pembagian pembangunan harus dibahas bersama dan dipastikan adil,” tegasnya, dalam pers rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (22/11/2025).
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ia mengajak publik Maluku untuk memberi dukungan penuh kepada Pemprov, namun tetap mengawal agar penggunaan anggaran benar-benar terukur, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas.
Titahelu juga menegaskan bahwa, pemangkasan dana transfer pusat terjadi secara nasional, bukan hanya di Maluku.
Karena itu, keputusan gubernur untuk memilih skema pembiayaan PT SMI dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan.
“ni adalah wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Maluku,” tutupnya. (IM-06).
