Infomalukunews.com, Ambon,7-5/2026-Pertarungan politik antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath kian memanas. Konflik keduanya kini tidak lagi terselubung, melainkan terbuka di ruang publik dan memicu kekhawatiran luas terkait stabilitas pemerintahan di Provinsi Maluku.
Situasi semakin panas setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menunjuk Abdullah Vanath sebagai Ketua DPW NasDem Provinsi Maluku, menggantikan Hamdani Laturua. Penunjukan tersebut tertuang dalam SK DPP NasDem Nomor: 1φ(–Kpts/DPP–NasDem/V/2026 tertanggal Mei 2026, yang sekaligus memperkuat posisi politik Vanath di tengah memanasnya relasi dengan gubernur.
Dukungan pun mengalir dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan tersebut. Namun di sisi lain, dinamika ini dinilai mempertegas garis konflik di internal pemerintahan.
Pengamat kebijakan publik Andi Lubis menilai hubungan antara Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sudah jauh dari kata harmonis. Bahkan, menurutnya, kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan tanda-tanda “tidak baik-baik saja”.
“Konflik ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tapi sudah mengarah pada disharmoni serius yang berdampak langsung pada jalannya pemerintahan,” ujar Lubis.
Ketegangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak akhir 2025. Saat itu, Vanath secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan yang ia pimpin bersama Lewerissa. Ia bahkan menyebut pemerintahan tersebut tidak produktif, sebuah pernyataan yang jarang terjadi dalam hubungan gubernur dan wakil gubernur.
Tak hanya itu, Vanath juga menyinggung adanya dugaan pengabaian terhadap peran dan kewenangannya sebagai wakil gubernur. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya keretakan komunikasi di antara keduanya.
Sejumlah isu lain turut memperkeruh suasana, mulai dari narasi provokatif di lingkar kekuasaan hingga dugaan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berafiliasi dengan elite politik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
Lebih jauh, konflik ini dikhawatirkan berdampak langsung pada masyarakat. Program pembangunan dan pelayanan publik disebut berpotensi terhambat akibat ketidakharmonisan di pucuk pimpinan daerah.
Lubis juga menyoroti rendahnya realisasi janji kampanye pasangan ini. Hingga saat ini, menurutnya, belum sampai 30 persen program yang dijanjikan benar-benar terealisasi di lapangan.
“Rakyat Maluku masih menunggu. Janji kampanye belum terlihat signifikan realisasinya. Ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, peta politik semakin kompleks karena Lewerissa diketahui memimpin Partai Gerindra Maluku, sementara Vanath kini mengendalikan NasDem di wilayah yang sama. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan politik di DPRD, yang berpotensi memperpanjang konflik jika tidak segera diredam.
Situasi ini menempatkan pemerintahan Maluku dalam tekanan besar. Publik kini menanti, apakah konflik elite ini akan berakhir dengan rekonsiliasi, atau justru semakin memperdalam krisis kepemimpinan di daerah berjuluk “Seribu Pulau” tersebut.(IM-03)
