Infomalukunews.com, Ambon–Dialog Green Mining yang digagas Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku, mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Maluku.
Dukungan tersebut datang dari Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, dan anggota Komisi II DPRD Maluku, Suleman Letsoin, yang dipastikan menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.
Keduanya telah menyiapkan materi substantif, policy paper, serta bahan tayang yang konstruktif menjelang pelaksanaan Green Mining Dialog yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2025.
Keseriusan tersebut disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Green Mining Dialog, Pinuel M. Sopalatu. Ia mengungkapkan bahwa kedua legislator muda itu terlibat aktif sejak tahap awal persiapan.
“Kedua pemateri sangat intens berkomunikasi dengan panitia. Mereka memastikan kesiapan teknis sekaligus meminta agar materi yang disiapkan berbasis data, proporsional, dan relevan dengan kondisi Maluku,” ujar Pinuel kepada wartawan di Ambon, Sabtu (13/12/2025).
Menurutnya, materi dialog tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan pemahaman praktis kepada peserta, terutama terkait tata kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), koperasi tambang, serta prinsip pertambangan yang ramah lingkungan dan sadar budaya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa dialog tersebut memiliki nilai strategis bagi arah pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pertambangan di Maluku tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan eksploitatif. Kita membutuhkan paradigma baru yang menempatkan lingkungan, masyarakat adat, dan keberlanjutan ekonomi sebagai satu kesatuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Maluku berkepentingan memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, berwawasan lingkungan, serta tidak menimbulkan konflik sosial.
“Green mining bukan hanya soal teknologi ramah lingkungan, tetapi juga kepatuhan hukum, perlindungan ruang hidup masyarakat, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Maluku, Suleman Letsoin. Ia mengapresiasi langkah DPD KNPI Maluku yang dinilainya mampu menghadirkan diskursus kritis dan konstruktif terkait pertambangan rakyat.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka harus terlibat aktif dan memahami aspek regulasi serta ekonomi hijau,” kata Letsoin.
Ia menilai penguatan WPR dan koperasi pertambangan rakyat merupakan peluang besar bagi daerah, namun harus dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang akuntabel.
“Kami ingin materi dialog benar-benar memberi pemahaman utuh, mulai dari mekanisme perizinan, peluang koperasi, hingga risiko sosial dan ekologis yang harus diantisipasi,” tambahnya.
Letsoin juga mengungkapkan bahwa penyusunan materi dialog melibatkan kalangan akademisi, salah satunya Dr. Ir. Samin Botanri, akademisi Universitas Darussalam Ambon sekaligus tenaga ahli Komisi II DPRD Maluku.
“Pelibatan akademisi penting agar materi yang disampaikan berbasis kajian ilmiah dan penalaran kebijakan yang kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Maluku Arman Kalean menyampaikan bahwa Green Mining Dialog dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat peran pemuda dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan di Maluku.
“Dialog ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemuda tentang konsep green mining dan pengelolaan WPR dari aspek teknis, regulasi, ekologis, hingga sosial,” kata Arman.
Ia menambahkan, dialog akan membahas kerangka regulasi pertambangan rakyat, peluang koperasi, mekanisme perizinan WPR–IPR sesuai Undang-Undang Minerba, serta batas kewenangan pemerintah daerah dan pusat.
Selain itu, peserta juga diajak mengidentifikasi risiko sosial, budaya, dan ekologis, termasuk potensi konflik lahan, dampak terhadap masyarakat adat, dan degradasi lingkungan.
“Dari dialog ini, kami menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan sebagai kontribusi nyata pemuda bagi pembangunan Maluku yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Green Mining Dialog mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Daerah: Sinergi Pemuda dalam Optimalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ramah Lingkungan, Inklusif, dan Sadar Budaya.”
Kegiatan ini akan digelar secara luring di Elizabeth Hotel Ambon, dengan peserta sekitar 100 orang dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
“Kami juga berharap Gubernur Maluku dapat hadir sebagai keynote speaker untuk memotivasi pemuda mengawal pembangunan Maluku dari berbagai sektor,” pungkas Arman. (IM-06).
