Oleh Manaf Bahta Fungsionaris HMI Cabang Ambon.
Infomalukunews.com, Opini yang dilontarkan PMII Ambon terhadap pernyataan Rovik A. Afifudin tentang kunjungan Wakil Presiden di Maluku memperlihatkan gejala berpikir yang tergesa-gesa, emosional, dan minim kedalaman analisis. Kritik yang seharusnya menjadi ruang dialektika intelektual justru direduksi menjadi serangan personal dan tuduhan politis yang dangkal.
Namun perlu digarisbawahi, narasi ini bukan soal membela Rovik, melainkan soal membela cara berpikir yang rasional dan beradab. Dalam ruang demokrasi, substansi lebih penting daripada sosok.
Karena yang perlu diluruskan bukan siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita berpikir, menilai, dan merespons perbedaan pandangan secara sehat.
Pertanyaan apa yang dibawa Wapres ke Maluku? bukan bentuk pelecehan terhadap institusi negara, melainkan ekspresi tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa setiap kunjungan pejabat pusat memberi manfaat nyata bagi rakyat daerah.
Dalam sistem demokrasi yang terbuka, mempertanyakan arah dan substansi kebijakan justru bagian dari sikap kritis yang konstruktif, bukan pengkhianatan politik.
Faktanya, publik di Maluku justru menyaksikan bahwa kunjungan Wapres lebih menyerupai ajang pencitraan dan ber-selfie ketimbang forum strategis untuk membicarakan persoalan mendasar pembangunan daerah.
Tak ada arah kebijakan yang jelas, tak ada komitmen konkret terhadap infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan. Semua berlangsung simbolik dan seremonial penuh kamera, minim substansi.
Di sinilah relevansi kritik Rovik sesungguhnya. Ketika pejabat pusat datang hanya untuk mengulang seremoni dan meninggalkan catatan kosong, maka wakil rakyat daerah memang wajib bertanya, apa yang sebenarnya dibawa untuk Maluku? Pertanyaan itu bukan bentuk oposisi, melainkan cara menjaga akuntabilitas negara agar tidak menjadikan daerah sekadar panggung pencitraan.
Sayangnya, sebagian pihak tergelincir dalam logika terbalik kritik dianggap ancaman, pertanyaan dianggap pelecehan, dan suara berbeda dianggap pencitraan. Tuduhan bahwa Rovik mencari panggung adalah bentuk penyederhanaan yang miskin nalar.
Sebab, jika setiap ekspresi politik publik dicap pencitraan, maka kita sedang membunuh hak berpikir dan berbicara yang menjadi napas demokrasi itu sendiri.
Lebih ironis lagi, tudingan bahwa Rovik lupa tugas sebagai anggota DPRD menunjukkan ketidaktahuan terhadap fungsi legislatif. DPRD bukan lembaga eksekutor proyek, tetapi lembaga representatif yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam konteks ini, mempertanyakan efektivitas kunjungan kenegaraan justru merupakan bentuk pengawasan politik yang sah dan konstitusional.
PMII tentu berhak mengkritik siapa pun itu bagian dari tradisi intelektual yang harus dijaga. Tetapi, mengkritik tanpa kedalaman analisis justru menjebak diri pada retorika kosong. Kritik yang benar seharusnya tumbuh dari logika, data, dan konteks; bukan dari emosi atau rivalitas politik sesaat.
Sikap kritis tidak boleh terjebak pada kebencian personal, sebab begitu logika publik dikuasai oleh rasa benci, maka rasionalitas mati dan demokrasi kehilangan arah. Oleh karena itu, penting diingat, ini bukan tentang siapa yang berbicara, tapi bagaimana kita berpikir.
Menolak kritik bukanlah tanda loyalitas, tetapi tanda ketakutan terhadap akal sehat. Dan demokrasi yang kehilangan keberanian untuk berpikir rasional hanyalah panggung bising tanpa makna.
Sebagai penutup, publik Maluku perlu sadar bahwa substansi kunjungan pejabat negara tidak diukur dari banyaknya foto dan seremoni, tetapi dari seberapa jauh kehadiran mereka menjawab persoalan mendasar rakyat.
Jika kunjungan Wapres hanya menjadi ajang ber-selfie dan pencitraan politik, maka kritik seperti yang disampaikan Rovik bukanlah serangan melainkan alarm moral agar bangsa ini tak terus terjebak dalam teater kekuasaan yang hampa makna. (IM-03).
