IM-Ambon-Komisi III DPRD Provinsi Maluku meninjau sejumlah proyek pemulihan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, pasca gempa yang melanda wilayah itu.
Peninjauan komisi ini saat melalukan pengawasan di Kabupaten itu, guna memastikan proyek di maksud, apakah proyek tersebut tepat sasaran ataukah tidak.
Kedatangan rombongan Komisi III ini, sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar di Ambon beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Saodah Tethool. Menurutnya,
“Agenda pengawasan Komisi III di Kepulauan Tanimbar, tidak hanya melakukan pengawasan sejumlah program pembangunan yang di biayai APBD dan APBN tahun 2022, akan tetapi juga menindaklanjuti hasil rapat bersama dengan Komisi V DPR RI dan Pemkab Kepulauan Tanimbar.” ujar Saodah.
Agenda Komisi III kata Saodah, selain melakukan tugas pengawasan di Kepulauan Tanimbar, tapi pertama itu soal bencana kemarin yang sempat melanda daerah itu dan Kabupaten MBD, Karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Tanimbar sehingga banyak infrastruktur vital yang rusak.
“Sasaran kami adalah lebih fokus pada daerah itu, sehingga perlu ada perhatian serius dari pemerintah Provinsi maupun pusat untuk dilakukan pemulihan pada kabupaten tersebut.” ungkap politisi Partai Gerindra itu kepada media ini, Senin (20/2/2023).
Dia katakan, meskipun dalam pertemuan kami dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar, namun ada sejumlah persoalan yang akan menjadi perhatian bersama agar beberapa infrastruktur yang sedang dikerjakan balai jalan dan perumahan saat ini, sehingga harapan kami dapat diselesaikan tepat waktunya.
“Dalam agenda pengawasan, Komisi III juga melihat secara dekat, kantor bupati dan sekolah, sekaligus mengunjungi beberapa lokasi seperti, lapangan Mandwriak yang menjadi lokasi MTQ ke-29 serta masjid utama di Saumlaki yang telah di rehab.” jelasnya.
Menurutnya, Komisi III berharap, lokasi MTO itu harus diserahkan ke kabupaten agar lebih fokus dalam rangka pemeliharaan, agar semua infrastruktur yang kena bencana akan dibangun dan menjadi perhatian, untuk itu apa yang disampaikan ini menjadi harapan kami.
“Jadi soal anggaran, komisi akan menyiasatinya, sekaligus di dorong ke pemerintah pusat, karena anggaran provinsi maupun kabupaten kan juga terbatas, maka semuanya diharapkan ke pemerintah pusat untuk bisa membangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini,” tandasnya.(IM-06)
