Infomalukunews.com, Masohi, – Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Maluku Tengah, Maman Kunio, menilai pernyataan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Apriansa Atapary, yang mendukung sikap Ketua DPRD Kota Ambon terkait bentrokan Hunuth–Hitu justru memperkeruh keadaan dan cenderung tidak obyektif.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan GMKI Ambon lebih terlihat sebagai upaya mendukung narasi provokatif Ketua DPRD Kota Ambon ketimbang mendorong penyelesaian masalah secara bijak.
“Pernyataan GMKI Ambon itu jelas tendensius. Alih-alih memberi solusi, justru ikut menambah kegaduhan dengan menyalahkan Pemkab Malteng secara sepihak,” tegas Maman, Jumat (22/8/2025).
Maman menilai, tuduhan bahwa Pemkab Maluku Tengah lalai dalam pembinaan Kamtibmas tidak berdasar, sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa bentrokan melibatkan warga dua wilayah berbeda, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Malteng. Karena itu, kata dia, tanggung jawab penyelesaian konflik bukan hanya dibebankan kepada satu daerah.
“Bentrokan ini terjadi di wilayah perbatasan. Jadi tidak bisa serta merta Pemkab Malteng dijadikan kambing hitam. Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan seolah-olah semua beban dilempar ke Pemkab Malteng,” paparnya.
Lebih lanjut, IMM Malteng menilai GMKI Ambon keliru dalam menggeneralisasi masyarakat Hitu sebagai pelaku tunggal. Maman menegaskan bahwa framing seperti itu justru memperkuat stigma dan berpotensi melanggengkan konflik sosial.
“Kami ingatkan GMKI Ambon untuk tidak mengobral pernyataan yang bias dan menyudutkan satu pihak. Itu bukan sikap organisasi mahasiswa yang berorientasi pada solusi, melainkan menambah luka dan memperkeruh suasana,” sindirnya.
IMM Malteng, lanjut Maman, menegaskan bahwa pernyataan sepihak yang memojokkan hanya akan menghambat proses rekonsiliasi antarwarga. Ia menekankan perlunya pendekatan dialogis, kehadiran negara secara adil, dan penguatan koordinasi antar pemerintah.
“Kalau betul peduli rakyat, mari dorong langkah konkret: mediasi, rekonsiliasi, dan penguatan pos keamanan bersama. Bukan asal ikut mendukung pernyataan provokatif yang ujungnya memicu distrust antar masyarakat,” pungkasnya.(reed)
