Infomalukunews,com. PIRU–Ketergantungan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap pasokan pangan dari luar daerah dinilai menjadi bom waktu ekonomi yang sewaktu-waktu dapat memicu lonjakan harga dan tekanan inflasi di tingkat lokal. Senin (22/12/2025).
Peringatan itu disampaikan oleh Marsel Maspaitella, menyusul melemahnya kapasitas fiskal daerah dan kian terasanya kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar rakyat.
Menurut Maspaitella, struktur ekonomi SBB saat ini berada dalam kondisi rawan. APBD yang menurun, PAD yang kecil, serta pemotongan dana transfer pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah untuk mengendalikan harga menjadi sangat terbatas.
Di saat yang sama, sebagian besar kebutuhan pangan mulai dari beras, telur, bawang, cabai, hingga komoditas lain masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Ketika daerah tidak punya kemandirian pangan, maka harga di pasar sangat bergantung pada cuaca, ongkos angkut, dan kelancaran distribusi. Sedikit saja terganggu, harga langsung melonjak. Ini bom waktu inflasi,” kata Maspaitella, Senin (22/12).
Ia menilai, kondisi tersebut semakin berbahaya karena perputaran ekonomi masyarakat SBB sedang lesu. Belanja pemerintah menurun akibat keterbatasan APBD, sementara daya beli warga tertekan oleh naiknya harga kebutuhan pokok.
Maspaitella menegaskan, kenaikan harga secara riil di lapangan adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, inflasi bukan semata persoalan statistik, tetapi soal kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Rakyat tidak hidup dari tabel BPS, rakyat hidup dari harga di pasar. Kalau harga naik terus dan pemerintah daerah tidak punya strategi, maka inflasi lokal akan menjadi kenyataan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite yang dinilai memperparah situasi. Ketika Pertalite kosong, biaya transportasi dan distribusi ikut naik, lalu dibebankan ke harga barang di tingkat konsumen.
Dalam situasi seperti ini, Maspaitella menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi bersandar pada kebijakan jangka pendek atau sekadar rapat koordinasi. Ia mendesak Bupati SBB untuk segera mengubah arah pembangunan dengan menempatkan ketahanan pangan dan pengendalian harga sebagai prioritas utama.
“Selama pangan kita masih tergantung dari luar, selama distribusi tidak dilindungi, dan selama APBD tidak diarahkan untuk ekonomi rakyat, inflasi daerah tinggal menunggu momentum,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kegagalan membaca tanda-tanda awal ini berpotensi membuat masyarakat SBB menanggung beban ganda: harga kebutuhan pokok yang terus naik di tengah ekonomi yang melemah.
“Ini bukan soal politik dan suka atau tidak suka, ini soal tanggung jawab. Pemerintah daerah harus bertindak sebelum rakyat benar-benar tidak mampu bertahan,” pungkas Maspaitella. (IM-03)
