IM-Piru,– Persolan Honorer Nakes di nilai tidak di tanggapi serius dan di pandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah Kab.Seram Bagian Barat, Dan DPRD Kab. Seram Bagian Barat.(08/07/2023).
Pernyataan ini di sampaikan oleh Salah Satu Aktifis Muda, Sdr. Saman Amirudin Patty.
Menurut Amirudin, bila di lihat dari sikap yang di ambil oleh Direktur RSUD Piru dan Kadis Kesehatan Kab.Seram Bagian Barat yang telah merumahkan secara sepihak 87 honorer Nakes RSUD dan 78 honorer Nakes Puskesmas, terlihat tidak mendapat tanggapan serius oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pj.Bupati Kab. Seram Bagian Barat, Brigjen.TNI Andi Chandra As’aduddin SE.MH.
Bahkan 2 Kali Komisi ll DPRD Kab. SBB sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Dr.A.Tapang dan Direktur RSUD, Dr. J.Selanno.S.Pog, untuk mengklarifikasi terkait keputusan yang di ambil tersebut, Bukan itu saja RDP Gabungan Komisi l dan ll juga di lakukan dengan memanggil Kepala BKD dan Kedua instansi terkait untuk lebih memperjelas dan mempertegas Keputusan tersebut.
Namun dengan berjalannya waktu, sampai hari ini tidak ada kejelasan nasib dari para honorer Nakes ini seperti apa.
Kepada media infomlalukunews.com. Amirudin menjelaskan bahwa persoalan nakes ini bukan saja terkait di rumahkannya Para honorier Nakes tersebut tetapi terkait juga dengan hak – hak mereka selama mereka mengabdi sebagai tenaga kesehatan yaitu, 3 bulan gaji yang tidak di bayarkan, 6 bulan insentif, 6 bulan jasa pelayanan umum, 6 bulan BPJS kesehatan dan hak – hak lainnya yang hilang kabar entah kemana.
Berdasarkan persoalan inilah yang membuat Amirudin marah besar, “Penuhi hak – hak mereka,pengapdian mereka ini jangan di pandang dengan sebelah mata, kami akan tunggu sampai hari Rabu besok jika tidak ada kejelasan, maka akan ada Ratusan pembela dan pemerhati nakes akan melakukan aksi demo, lihat saja nanti apalagi ada dari ASN dan lulusan PPPK yang masih berstatus Honorer dengan SK tahun 2023 yang di tanda tangani oleh Pj. Bupati ACA, padahal mereka itu sudah bukan lagi berstatus honorer, ini kerja apaan, administrasi apaan, lalu di kemenakan gaji – gaji honor mereka”. Tanya Amirudin.
Bahkan saat pertemuan antara para honorer nakes dengan komisi ll DPRD Koordinator sekaligus Penanggung jawab honorer nakes, Ferdy Sahertian, di hadapan Komisi ll, Sahertian membeberkan betapa sulit dan beratnya pelayanan yang mereka lakukan tetapi tidak sebanding dengan apa yang mereka terima sebagai hak mereka, di sinyalir ada kecurangan – kecurangan yang terjadi di dinas Kesehatan Dan RSUD Pratama Piru.
Oleh karena persoalan inilah, “kami akan terus memperjuangkan hak – hak kami sampai dimanapun dengan cara apapun sesuai dengan UU yang berlaku, kami juga meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat SBB untuk terus mendukung kami terutama mendoakan kami semoga Allah memberikan jalan keluar terbaikcdan memudahkan segala urusan kami”.tutup Sahertian tegas.(IM.KR).
