Infomalukunews.com,Maluku – Ambon, Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai Narasumber (Naracitya) dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).
Kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP kali ini mengangkat tema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, aparat pengawasan, media, dan penegak hukum.
Adapun narasumber yang hadir yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama; Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., bersama Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Resmen mengangkat topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, dengan subtopik “Potensi Fraud dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Auditor dan Aparat Penegak Hukum”. Melalui pemaparannya, Dr. Resmen yang merupakan lulusan pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tersebut menekankan bahwa pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan juga merupakan kewajiban keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, besar atau kecilnya nilai pinjaman tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai baik atau buruknya suatu kebijakan. Terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan masyarakat, serta dampak cicilan pinjaman terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya.
Lebih lanjut, Dr. Resmen menjelaskan bahwa potensi kecurangan atau fraud dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah. Pada tahap perencanaan, misalnya, dapat terjadi rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksesuaian kesiapan lahan, maupun proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara pada tahap persetujuan, potensi penyimpangan dapat berupa permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.
Potensi fraud juga dapat muncul dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, seperti pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan mutu pekerjaan, hingga pembuatan berita acara yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks tersebut, auditor memiliki peran untuk membandingkan dokumen administrasi dengan fakta di lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri peran, keterlibatan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Dr. Resmen turut mengingatkan bahwa indikator atau red flag seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan merupakan petunjuk awal yang perlu ditelaah lebih lanjut, bukan serta-merta menjadi kesimpulan adanya tindak pidana.
Hal ini perlu dipahami secara proporsional, khususnya dalam konteks geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Faktor pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas lokasi, serta biaya mobilisasi dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, perbedaan harga antarlokasi tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penggelembungan harga. Namun demikian, kondisi geografis juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai sementara pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dalam perspektif penegakan hukum, Dr. Resmen juga menjelaskan pentingnya membedakan antara potensi kerugian negara, temuan administrasi, dan kerugian negara yang telah terbukti secara hukum. Untuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sementara itu, tindak pidana suap, pemerasan, dan gratifikasi memiliki unsur serta kebutuhan pembuktian yang berbeda sesuai rumusan masing-masing delik.
Ia juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan perbuatan masing-masing individu. Seorang atasan tidak secara otomatis bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya, demikian pula pihak yang mengendalikan rekayasa tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tertentu.
Terkait proses penanganan perkara, Dr. Resmen memaparkan bahwa setiap pengaduan atau temuan harus melalui tahapan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pelapor tidak diwajibkan membuktikan seluruh unsur tindak pidana, karena proses pengumpulan dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan ketentuan hukum pidana lama maupun baru harus memperhatikan asas hukum, ketentuan peralihan, serta aturan yang berlaku terhadap perbuatan yang diperiksa. Demikian pula, proses hukum acara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP beserta ketentuan peralihannya.
Selain aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan perhatian khusus terhadap hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pinjaman daerah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pembayaran kewajiban daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Dalam hal ini, masyarakat diimbau untuk menyampaikan informasi melalui saluran resmi, menyimpan bukti penerimaan laporan, serta memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, hak masyarakat untuk mengawasi juga harus diimbangi dengan kewajiban instansi penerima laporan untuk melakukan pencatatan, memberikan penjelasan apabila diperlukan kelengkapan informasi, serta menyampaikan tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Sebagai langkah pencegahan, Dr. Resmen menekankan pentingnya keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah, penguatan pengawasan intern melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi yang proporsional antara auditor dan aparat penegak hukum. Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pinjaman daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pendampingan hukum, reviu, maupun kehadiran aparat dalam proses pengawasan tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum. Setiap pengelola kegiatan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta kebenaran dokumen dan laporan yang disampaikan.
Menutup pemaparannya, Dr. Resmen menyampaikan pesan bahwa uang yang dipinjam, kegiatan yang dibiayai, manfaat yang diterima masyarakat, serta kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Melalui keikutsertaan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola pinjaman daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat pengawasan, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mengawal keuangan daerah demi kepentingan rakyat (IM-03)
