Infomalukunews.com. Ambon–Ketua Umum PB Iksamuni, Irwan Patty, menilai polemik terkait proyek Maluku Integrated Port (MIP) yang belakangan memicu berbagai reaksi publik, pada dasarnya hanya disebabkan oleh kesalahpahaman informasi di masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan Patty di sela kegiatan Safari Tadarus Al-Qur’an yang berlangsung di rumah kediaman almarhum Abd. Mukti Keliobas.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan yang juga mantan Kepala Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengaku telah menelusuri berbagai informasi terkait lahirnya proyek tersebut.
“Setelah saya menelusuri polemik soal MIP dan memperoleh sejumlah data sekunder serta cerita proses lahirnya proyek itu, saya merasa perlu memberikan penjelasan tambahan atas pernyataan saya sebelumnya,” kata Irwan. Pada media ini, Senin, (09/02/2026).
Ia menjelaskan, proyek MIP pada dasarnya merupakan metamorfosis dari istilah Maluku New Port (MNP). Dalam perspektif perencanaan keuangan, perubahan itu hanya sebatas perubahan nomenklatur.
Dengan demikian, menurutnya, proyek strategis nasional tersebut sebenarnya telah dirancang jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Maluku 2024 yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.
Irwan juga menjelaskan bahwa meskipun berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional, pembiayaan MIP direncanakan melalui dukungan Bank Dunia. Kajian dan survei terkait proyek itu, kata dia, sudah dilakukan jauh sebelum kontestasi politik di Maluku berlangsung.
“Artinya pasangan HL–AV pada dasarnya hanya melanjutkan proyek tersebut dengan nama baru MIP. Di sinilah terjadi kesalahpahaman publik yang kemudian memicu polemik bahkan hampir mengarah pada ancaman teror ekonomi dan embargo ekonomi lokal,” ujarnya.
Meski demikian, Irwan menyayangkan lambannya penjelasan dari pihak pemerintah daerah, khususnya Bappeda Provinsi Maluku, dalam menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat.
Sebagai mantan kepala Bappeda, ia menilai penjelasan yang lebih cepat dan transparan sejak awal dapat meredam kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebenarnya memiliki keinginan agar proyek tersebut berlokasi di Pulau Seram, khususnya di kawasan Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bahkan setelah terpilih sebagai gubernur, Hendrik disebut sempat mendatangi Jakarta untuk menemui pihak Bank Dunia guna membahas kemungkinan pemindahan lokasi proyek tersebut. Upaya pendekatan juga dilakukan kepada pengusaha nasional Tomy Winata yang memiliki lahan di kawasan Waisarisa.
Namun menurut Irwan, rencana tersebut kemungkinan terbentur kajian teknis yang telah dibuat oleh Bank Dunia, sementara pemerintah daerah membutuhkan percepatan pembangunan dan belum tersedia sumber pembiayaan alternatif.
Ia kemudian menyarankan agar kawasan Waisarisa tetap dihidupkan kembali melalui pengembangan industri perikanan atau sektor usaha lain yang mampu menciptakan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas armada dan fasilitas pelabuhan di Waipirit serta pelabuhan feri Wailei, mengingat tingginya antrean kendaraan logistik yang sering terjadi.
“Kasihan pedagang dan truk-truk barang yang harus antre lama, padahal barangnya harus segera dijual. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar MIP nantinya benar-benar mendorong ledakan ekonomi,” katanya.
Irwan juga menilai reaksi masyarakat Seram terhadap polemik ini masih dapat dimaklumi. Menurutnya, protes yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lambannya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Pulau Seram sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari berbagai konsep pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun dinilai belum memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Irwan mengaku juga telah memberikan penjelasan serupa kepada tim kajian strategis dari Kodam yang menemuinya.
Ia menjelaskan bahwa proyek MIP merupakan proyek strategis nasional yang menggunakan pendekatan teori “big push”, yakni pembangunan berskala besar yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk merealisasikan proyek tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan bersama. (IM-03).
